2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat secara tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini ia mengaku akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau saya mending nggak bayar, cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, ada diskusi, ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Purbaya berharap bisa ikut berdiskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak-pihak terkait dalam membahas kejelasan urun rembug polemik Whoosh. “Saya belum sampai kesimpulan seperti apa, makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu,” jelasnya.
“Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi, prosesnya masih berjalan,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, di tengah ramai polemik utang jumbo Whoosh, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku kepala negara bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Prabowo mengaku sudah mempelajari segala polemik proyek yang dibangun era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan menyatakan tak ada masalah.
“Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Dalam pernyataannya, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik.
Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo.
Prabowo menyoroti bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” katanya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan menhub (menteri perhubungan), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden.
Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan. “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya.
