2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor beras setelah serapan beras di dalam negeri meningkat hingga 700 persen pada awal 2026. Amran mengatakan pada awal 2026 realisasi serapan cadangan beras pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri menunjukkan lonjakan signifikan. Serapan setara beras tercatat mencapai 112 ribu ton, meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di kisaran 14 ribu ton.
"Serapan bulan ini, kami terima kasih kepada Dirut Bulog dan seluruh Direksi, serapan awal tahun ini meningkat pesat. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari (2026)," kata Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang dipantau secara daring melalui YouTube TV Parlemen di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak kepada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penguatan stok CBP yang dikelola Perum Bulog.
Amran berharap tren positif tersebut dapat terus terjaga dan berlangsung konsisten ke depan. Dengan laju serapan yang stabil dan dukungan produksi yang kuat, Indonesia bahkan berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras.
"Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa suplai," ujarnya.
Berdasarkan catatan Bapanas, capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut menjadi realisasi tertinggi pada awal tahun dalam lima tahun terakhir.
Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 dapat mencapai 10,16 juta ton atau meningkat 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Untuk menyambut akselerasi produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026.
SKB tersebut mengatur penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri.
Salah satu mandat utama dalam kebijakan tersebut adalah penugasan pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen pihaknya untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani nasional sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan.
Komitmen tersebut sejalan dengan mandat yang disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang menetapkan target pengadaan sebesar 4 juta ton setara beras.
Pengadaan tersebut bersumber dari gabah kering panen petani dengan ketentuan mencakup seluruh kualitas gabah yang memasuki masa panen.
Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat tersebut, hingga 2 Februari 2026 realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 112.032 ton setara beras.
Capaian ini mencerminkan upaya Bulog dalam mendukung petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
"Dalam mengakselerasi target tersebut, kami mengoptimalkan tim jemput pangan untuk komoditas gabah kering panen dan jagung pipil kering," katanya.
"Kami selalu sinergi dengan TNI, Polri dan petugas PPL, petugas penyuluh pertanian, untuk memastikan serapan GKP any quality telah memasuki usia panen," tambah Rizal.
sumber : Antara
