2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menanggapi persoalan guru honorer madrasah yang kembali mencuat di tengah publik, termasuk kalangan pesantren. Menurut dia, masalah yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan guru honorer tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan hampir merata di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, tentu tidak bisa sekaligus," ujar Menag Nasaruddin Umar saat mengunjungi Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, jumlah guru honorer di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI mencapai sekitar 700 ribu hingga nyaris 800 ribu orang. Karena itu, penyelesaian soal nasib kalangan guru tersebut memerlukan sikap saksama dan proses yang bertahap, termasuk dalam hal anggaran.
"Kalau diselesaikan sekaligus, itu bisa menghabiskan separuh anggaran Kementerian Agama," katanya.
Ia menegaskan, Kemenag terus berjuang mencari solusi dengan dukungan DPR dan arahan Presiden Prabowo. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran negara.
Bagaimanapun, pemerintah terus memperhatikan nasib pesantren. Ia mencontohkan sejumlah kemajuan yang telah dilakukan, seperti penguatan struktur kelembagaan pesantren dan peningkatan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebelumnya, pesantren hanya ditangani oleh satu direktur, sekarang sudah menjadi sebuah direktorat jenderal tersendiri.
"Kuota PPG juga meningkat hingga 700 persen setiap tahun. Untuk pengangkatan guru, kami cicil sedikit demi sedikit dan insya Allah ke depan bisa lebih banyak lagi," katanya.
Ia menyoroti perbedaan karakter pendidikan di Kemenag RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
"Di Kemendikdasmen, 95 persen sekolahnya negeri. Sementara di Kementerian Agama, 95 persen itu swasta dan hanya 5 persen negeri. Ini yang membuat tantangannya berbeda," ucap dia.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk tidak membedakan antara pesantren dan sekolah umum. "Sama-sama anak rakyat kok. Ya, cuma nanti ada tahapan-tahapan, insyaa Sllah akan ada," katanya.
sumber : Antara
