5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pekerjaan rumah besar Indonesia dalam memaksimalkan peran di Islamic Development Bank (IsDB). Meskipun telah menjadi pemegang saham ketiga terbesar, Indonesia belum memiliki satu pun wakil di jajaran manajemen puncak IsDB.
“Tidak ada satu pun Vice President dari Islamic Development Bank yang berasal dari Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada juga dalam senior management profesional yang menonjol,” kata Sri Mulyani yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dalam pembukaan Sarasehan Ekonom dan Muktamar IAEI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Sri Mulyani menilai, peningkatan saham di IsDB merupakan bagian termudah. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk bersaing di level internasional.
“Saya selalu menyampaikan banyak tantangan kita, dan ini harus menjadi PR bagi kita. Apakah kompetensi, apakah kemampuan berbahasa Arab, apakah kemampuan networking,” ujarnya.
Ia menyoroti dominasi profesional dari negara lain seperti Pakistan, India, dan sejumlah negara Afrika dalam posisi strategis di IsDB. Bahkan, menurutnya, Nigeria mampu menempatkan wakilnya sebagai Vice President.
“Bahkan di Afrika seperti Nigeria bisa menduduki posisi Vice President,” ungkap Sri Mulyani.
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa menjadi pemegang saham belum tentu menjamin posisi sebagai pengelola lembaga internasional. “Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita mungkin bisa mengambil peranan sebagai stakeholder, tapi belum tentu bisa menjadi pengelola yang kemudian membesarkan institusi,” katanya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penguatan peran SDM dan lembaga dalam mendorong ekonomi syariah agar mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kajian akademik perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penguatan institusi.
“Prinsip-prinsip maqashid syariah yang sering saya lihat dalam disertasi dan skripsi mengenai ekonomi Islam masih menjadi suatu tantangan. Bahkan interpretasinya pun perlu kita debatkan secara terbuka dan transparan agar bisa saling belajar dan memperkuatnya,” ujarnya.
