1 week ago
28
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan Indonesia tidak akan otomatis menjadi negara maju hanya karena memasuki era bonus demografi. Tanpa sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan bebas stunting, peluang emas tersebut justru berpotensi terlewat.
"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Namun, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa kualitas SDM yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting," kata Wihaji saat membuka Forum Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan serta Penurunan Stunting di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
Menurut Wihaji, tantangan Indonesia saat ini bukan sekadar memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kelompok usia produktif tersebut memiliki pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, ia menilai percepatan penurunan stunting harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program kesehatan. Demikian pula pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Wihaji meminta pemerintah daerah segera mengintegrasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RKPD. Menurut dia, isu kependudukan tidak boleh lagi diposisikan sebagai urusan sektoral, melainkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan.
"Isu kependudukan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah karena akan menentukan kualitas generasi mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi juga bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi prasyarat penting agar bonus demografi benar-benar menghasilkan kesejahteraan.
Mengacu pada pengalaman sejumlah negara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok, kata Budi, bonus demografi dapat dikapitalisasi secara optimal ketika pertumbuhan ekonomi berada di atas delapan persen.
"Bila pertumbuhan ekonomi dapat mencapai delapan persen, angkatan kerja akan lebih banyak terserap sehingga penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktivitasnya secara riil," katanya.
Untuk menyelaraskan kebijakan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN mengumpulkan pimpinan daerah dari berbagai provinsi dalam forum koordinasi nasional yang berlangsung selama lima hari. Forum tersebut melibatkan narasumber dari 13 kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKPM, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta juga memperoleh pembekalan mengenai integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah, strategi mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah tersebut menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga momentum bonus demografi dapat menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar peluang yang terlewat.
