REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memaksimalkan hasil tangkapan laut di sejumlah kabupaten dan kota di daerah tersebut lewat pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu potensi usaha ya ialah kepiting.
"Salah satu potensi usaha di Sumatera Barat adalah kawasan pesisir berupa budi daya lobster, kepiting, perikanan dan rajungan," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Endrizal di Kota Padang, Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, seluruh wilayah pesisir di Sumbar yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Kota Pariaman memiliki potensi kelautan yang besar untuk digarap lewat Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Endrizal menyakini apabila berbagai potensi yang ada termasuk perikanan tangkap dan sejenisnya digarap dengan maksimal, maka target pertumbuhan delapan persen yang diinginkan presiden dapat tercapai.
"Presiden kan menyebut (pertumbuhan ekonomi) delapan persen, dan kita di daerah akan mencoba mencari cara salah satunya dengan memaksimalkan potensi laut yang dikelola Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.
Secara umum Provinsi Sumbar mendata terdapat 1.265 Koperasi Desa Merah Putih. Dari jumlah itu, sekitar 20 koperasi akan difokuskan untuk menggarap lobster, kepiting, ikan dan rajungan.
Ia menjelaskan 20 Koperasi Desa Merah Putih itu akan mengembangbiakkan bibit lobster, kepiting, ikan kerapu dan rajungan. Hasil budi daya itu nantinya diekspor ke sejumlah negara tujuan.
"Jadi, tujuan akhirnya kita itu melakukan ekspor hasil tangkapan atau budi daya lobster, kepiting dan yang lainnya," ujar dia.
Terkait sumber pendanaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan secara serentak pada 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, Endrizal mengatakan hal itu masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
Namun, berkemungkinan besar pendanaan program unggulan Prabowo itu akan didanai lewat skema anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan perbankan, katanya.
sumber : ANTARA