13 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Struktur utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dinilai sejak awal mencerminkan kontradiksi antara ambisi dan kapasitas ekonomi. Ketika pembiayaan bertumpu pada pinjaman besar dengan pengembalian panjang, keberlanjutan finansial menjadi persoalan utama yang kini menekan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Pendapatan operasional dari tiket tidak akan cukup menutupi biaya bunga dan perawatan aset berteknologi tinggi. Artinya, harapan melunasi utang lewat penumpang semata terlalu idealistis di tengah perilaku mobilitas masyarakat yang masih bergantung pada efisiensi waktu dan harga,” kata Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman kepada Republika, Ahad (20/10/2025).
Rizal menilai, KAI perlu membangun rasionalitas baru atas proyek yang sudah terlanjur berjalan. Langkah realistis bukan sekadar menunggu arus kas pulih, melainkan mengonversi proyek ini menjadi instrumen ekonomi yang lebih produktif.
“Tanpa inovasi model bisnis, KCJB hanya akan menjadi monumen teknologi tanpa kemapanan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan berbasis wisata dan ekonomi pengalaman bisa menjadi jalan keluar. KAI perlu menggandeng pemerintah daerah, BUMN lain, dan pelaku wisata untuk memberi nilai tambah di luar tiket. Sinergi ini penting agar KCJB tak hanya menjadi moda cepat, tapi juga pintu tumbuhnya simpul ekonomi baru di sepanjang koridor Jakarta–Bandung.
Rizal menegaskan, pendekatan wisata hanya efektif jika kereta cepat mampu membentuk ruang pengalaman, bukan sekadar jarak tempuh. Ia menilai, pembenahan pertama bukan pada tarif atau promosi, melainkan pada penciptaan narasi baru bahwa perjalanan dengan kereta cepat adalah bagian dari transformasi sosial dan budaya mobilitas Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi penyelesaian utang proyek KCJB agar hasilnya tuntas dan menyeluruh. “Opsi-opsi ini sedang kami kaji. Dan kalau pengkajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena ada Kementerian Perhubungan, Menko terkait, Menkeu, dan Pak Luhut. Jadi kami akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Rosan menegaskan kajian itu tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga situasi keuangan konsorsium dan keberlanjutan operasional proyek. Pemerintah, katanya, ingin memastikan restrukturisasi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
