10 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul gugurnya prajurit TNI dalam serangan militer Israel terhadap pasukan perdamaian di Lebanon.
Sudarnoto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan mandat perdamaian internasional. Ia menilai, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal.
“Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, bukan untuk menjadi sasaran kekerasan. Oleh karena itu, serangan terhadap mereka adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, tindakan militer Israel mencerminkan sikap yang semakin mengabaikan norma hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap personel di bawah mandat PBB. Karena itu, MUI mendesak adanya penyelidikan yang transparan, independen, dan akuntabel untuk mengusut tuntas insiden tersebut.
Menurut Sudarnoto, insiden ini juga membawa pesan serius dalam konteks geopolitik global. Serangan terhadap pasukan perdamaian dinilai sebagai bentuk pelemahan sistem multilateralisme dan upaya kolektif menjaga perdamaian dunia. Bahkan, kondisi ini berpotensi memperluas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Ini menunjukkan adanya eskalasi konflik yang semakin meluas dan berpotensi menyeret aktor-aktor internasional ke dalam pusaran ketegangan yang lebih besar di kawasan Timur Tengah,” ucap Sudarnoto.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kejadian tersebut dapat mengancam negara-negara kontributor pasukan perdamaian serta merusak kredibilitas misi perdamaian internasional di berbagai wilayah konflik.
Dalam konteks itu, MUI menyerukan agar pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomatik tegas, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut di PBB.
Tak hanya itu, Sudarnoto juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Ia menilai, forum yang dipimpin Donald Trump tersebut tidak memberikan manfaat signifikan bagi upaya perdamaian global.
"Pemerintah juga perlu segera mempertimbangkan agar menarik diri dari keanggotaan Indonesia di BoP," kata Prof Sudarnoto.
Menurutnya, serangan yang dilakukan Israel dan dibiarkan oleh Amerika menunjukkan tidak adanya niat menciptakan perdamaian. Karena itu, penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memantapkan langkah menarik diri dari keanggotaan BoP.
"Saya semakin meyakini bahwa BoP yang dipimpin oleh Donald Trump sama sekali tidak bermanfaat karena justru mudharatnya semakin hari semakin nampak dengan jelas. Sehubungan dengan itu, penting Presiden Prabowo untuk memantapkan niat untuk menarik diri dari keanggotaan BoP," jelas Ketua PP Muhammadiyah ini.
