7 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tahun 2027 mendatang, menjadi momentum penting dalam memperkuat disiplin anggaran daerah.
Anggota DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati menegaskan, keseimbangan fiskal harus dijaga untuk menghindari potensi pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Tina, belanja pegawai harus dikelola secara cermat agar tidak melampaui batas ideal dalam APBD.
“Keseimbangan fiskal bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan kepastian nasib para pegawai, termasuk PPPK,” ucap Tina, Ahad, (29/3/2026) sore.
Ia mengingatkan, dalam upaya efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap harus berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak berdampak pada sektor-sektor vital.
“Jangan sampai PPPK di sektor esensial seperti di rumah sakit dan sekolah terdampak. Ini menyangkut layanan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah pegawai tanpa diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai berisiko menimbulkan beban jangka panjang.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat menghadapi dilema antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan seluruh tenaga kerja yang ada.
Tina juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan demikian, ruang fiskal dapat lebih leluasa untuk mengakomodasi belanja pegawai tanpa mengorbankan sektor pembangunan lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan pengangkatan PPPK agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai kebijakan yang awalnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik justru berujung pada ketidakpastian bagi para pegawai itu sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Tina mengapresiasi upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang dinilai turut berkontribusi pada penguatan fiskal daerah. Ia berharap optimalisasi pendapatan ini dapat menjadi penopang dalam menjaga keseimbangan anggaran.
Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan terukur, Tina optimistis pemerintah daerah dapat menghindari langkah-langkah ekstrem seperti pemutusan PPPK, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
