2 hours ago
5
Pengosongan rumah dinas TNI yang dihuni warga sipil di Kompleks TNI Slipi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan jajaran belakangan ini, gencar melakukan pengosongan rumah dinas, yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Rumah dinas yang difungsikan untuk personel TNI aktif, banyak dihuni oleh warga sipil selaku para keturunan pensiunan.
Terbaru, media sosial (medsos) dihebohkan teriakan salah seorang anak pensiunan TNI yang menolak pengusiran dari rumah dinas Mabes TNI di Slipi, Jakarta Barat pada akhir April 2026. Mabes TNI menyatakan, pengosongan 12 unit rumah dinas di Kompleks Slipi, Kamis (30/4/2026), berlangsung lancar.
"Kompleks di Slipi ditempati oleh pihak-pihak yang sudah tidak lagi berhak menghuni rumah dinas tersebut. Pelaksanaan pengosongan dilakukan secara bertahap, persuasif, dan humanis oleh personel gabungan Denma Mabes TNI," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (3/5/2026).
Menurut dia, langkah pengosongan itu merupakan bagian dari penegakan aturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya agar rumah dinas dapat ditempati oleh prajurit aktif Mabes TNI yang berhak dan masih berdinas, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima TNI tentang Pengelolaan Rumah Negara.
Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, pemberian surat peringatan, serta tenggat waktu yang cukup kepada penghuni yang sudah tidak lagi memenuhi syarat, seperti purnawirawan, pindah satuan, atau ahli waris yang tidak berhak," kata Agung.
Dia menjelaskan, penertiban itu penting untuk menjamin akuntabilitas aset negara sekaligus menjawab kebutuhan hunian bagi personel Mabes TNI yang masih aktif. Saat ini masih banyak prajurit aktif yang belum mendapatkan rumah dinas karena hunian ditempati pihak yang sudah tidak berhak.
"Dengan penataan ini, diharapkan distribusi rumah dinas menjadi lebih tepat sasaran dan mendukung kesiapan tugas personel," kata Agung.
