Venezuela Siap Perang Lawan AS, Maduro Minta Rakyatnya Siaga Saat Fajar

2 hours ago 2

Presiden Nicolas Maduro memberikan konferensi pers di Caracas, Venezuela.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menandatangani undang-undang pertahanan yang menetapkan langkah-langkah menghadapi ancaman dari Amerika Serikat (AS) dan memerintahkan pengaktifan Komando Pertahanan Komprehensif nasional guna mempersiapkan potensi konflik bersenjata. Komando Pertahanan Komprehensif ini termasuk mengaktifkan kekuatan rakyat Venezuela.

“Mulai saat ini, dengan ditandatanganinya undang-undang ini, seluruh Komando Pertahanan Komprehensif — yang mencakup seluruh lembaga publik, militer, dan kekuatan rakyat Venezuela — harus diaktifkan saat fajar,” kata Maduro dalam siaran langsung di Venezolana de Television (VTV), Selasa (11/11/2025).

Maduro menegaskan, undang-undang tersebut bertujuan memastikan kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman eksternal. “Jika kita, sebagai republik dan rakyat, harus terjun ke perjuangan bersenjata untuk mempertahankan warisan para pembebas, maka kita harus siap untuk menang dengan patriotisme dan keberanian,” ujarnya.

Awal bulan ini, Maduro menyetujui usulan partai berkuasa untuk memulai perlawanan bersenjata bila AS melancarkan serangan, di tengah meningkatnya kehadiran angkatan laut AS di Karibia dengan alasan memerangi perdagangan narkoba.

September lalu, sejumlah media AS melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan berbagai opsi militer untuk menyerang kartel narkoba di Venezuela, dengan tujuan yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan Maduro.

Sebelumnya, pada Agustus, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Trump siap menggunakan “setiap elemen kekuatan Amerika” untuk melawan perdagangan narkoba, termasuk melalui operasi militer di wilayah Venezuela.

Maduro menuduh AS sengaja memperburuk ketegangan di kawasan karena kepentingannya terhadap cadangan energi Venezuela, bukan karena upaya pemberantasan narkoba.

sumber : Antara, Sputnik/RIA Novosti-OANA

Read Entire Article
Politics | | | |