Warga Miskin Ekstrem di NTB Kini Disulap Jadi Pengusaha Ayam Petelur Lewat Skema Kemitraan

2 hours ago 2

Ilustrasi budi daya ayam petelur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemitraan usaha ternak ayam petelur kini menjadi senjata baru Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Melalui skema ini, warga yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap sumber daya peternakan, kini digandeng oleh perusahaan atau peternak berpengalaman untuk mendapatkan transfer teknologi, jaminan pasokan bibit, hingga kepastian pasar yang melindungi mereka dari fluktuasi harga.

Pemerintah Provinsi NTB secara resmi meluncurkan skema kemitraan ini dengan sasaran utama keluarga miskin ekstrem di wilayah "Desa Berdaya". Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan pada Rabu (28/1) bahwa program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Sebagai tahap awal, sebanyak 40 desa dari total target 106 desa miskin ekstrem mulai diintervensi, menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.000 jiwa.

Implementasi program ini menggunakan model graduasi, sebuah pendekatan pendampingan intensif selama dua tahun untuk memastikan keluarga sasaran naik kelas secara mandiri. Prosesnya dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, hingga inklusi keuangan. Dalam skema ini, keluarga miskin ekstrem tidak dibiarkan bekerja sendiri; mereka mendapatkan pembinaan langsung dari pengusaha ayam petelur profesional yang mencakup penyediaan bibit (DOC), pakan berkualitas, hingga manajemen pemasaran hasil produksi.

“Sinergi ini diharapkan menjamin keberlanjutan usaha dan mendukung pemenuhan kebutuhan telur ayam ras di NTB,” ujar Riadi. Meski produksi telur di NTB terus menunjukkan tren positif, dari 41.460 ton pada 2023 menjadi 49.404 ton pada 2024, tantangan seperti ketersediaan bibit, stabilitas harga pakan, dan permodalan masih membayangi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perunggasan rakyat menjadi kunci utama untuk meningkatkan populasi dan produktivitas secara berkelanjutan demi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

sumber : Antara

Read Entire Article
Politics | | | |