3 hours ago
7
Oleh: Abdul Mongid, Guru Besar FEB UNESA Surabaya, Wakil Direktur Eksekutif I KDEKS Jawa Timur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasca pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, muncul satu pertanyaan besar dikalangan pegiat ekonomi syariah: ke mana arah pengembangan ekonomi syariah Indonesia setelah era kepemimpinannya berakhir? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Selama hampir satu dekade memimpin BI, Perry Warjiyo berhasil mengubah wajah pengembangan ekonomi syariah Indonesia, bukan sekadar sebagai bagian dari sistem keuangan, melainkan sebagai ekosistem ekonomi nasional.
Menariknya, Perry Warjiyo bukan berasal dari lingkungan pesantren ataupun keluarga ulama. Lahir di Dusun Gawok, Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia berasal dari kultur Mataraman. Namun demikian, komitmen dan dedikasinya dalam memajukan ekonomi syariah justru melampaui banyak tokoh yang berasal dari latar belakang santri.
Selama masa kepemimpinannya, ghirah pengembangan ekonomi syariah meningkat secara signifikan. Dalam tradisi Islam, ghirah dimaknai sebagai semangat yang mendalam untuk menjaga, membela, dan memajukan nilai-nilai Islam. Semangat inilah yang tampak mewarnai berbagai kebijakan Bank Indonesia selama era Perry Warjiyo.
Perubahan paling revolusioner pengaturan sektor keuangan Indonesia terjadi setelah fungsi pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, BI lebih banyak berfokus pada pengembangan perbankan syariah. Namun, di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, BI melakukan reposisi peran menjadi inisiator sekaligus kolaborator dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh (end-to-end halal value chain). Inilah salah satu warisan terbesar Perry Warjiyo, selain keberhasilan menghadirkan QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital.
Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah pengembangan Halal Value Chain (HVC). Melalui konsep ini, BI tidak lagi melihat industri halal secara parsial, tetapi sebagai sebuah rantai nilai yang terintegrasi mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, pembiayaan, sertifikasi halal, digitalisasi pembayaran, hingga akses pasar domestik dan ekspor. Pendekatan ini berbeda dengan banyak kementerian yang cenderung bekerja secara sektoral. BI justru membangun kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga pesantren sehingga terbentuk ekosistem halal yang utuh.
Visi tersebut diarahkan untuk memperkuat industri halal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. HVC menghubungkan petani, pelaku UMKM, industri pengolahan, lembaga pembiayaan syariah, off-taker, hingga pasar ekspor. Dengan demikian, rantai pasok menjadi lebih efisien, nilai tambah meningkat, dan daya saing produk halal Indonesia semakin kuat di pasar global.
Kontribusi lain yang patut diapresiasi adalah lahirnya gagasan "Ngaji Sugih". Perry Warjiyo menyadari bahwa pesantren tidak cukup hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Gagasan yang pertama kali diperkenalkan pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 di Surabaya ini membawa pesan sederhana namun kuat: pesantren tidak hanya ngaji fikih, tetapi juga ngaji sugih. Filosofi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi pesantren, termasuk pembentukan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), inkubasi bisnis santri, serta pengembangan kewirausahaan di lingkungan pesantren. Harapannya, lulusan pesantren tidak hanya menjadi guru mengaji atau tokoh agama, tetapi juga mampu menjadi pengusaha yang mandiri.
Apabila harus memilih satu program unggulan Bank Indonesia selama era Perry Warjiyo, maka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) layak ditempatkan di posisi teratas. ISEF telah berkembang menjadi salah satu forum ekonomi syariah terbesar di dunia sekaligus etalase kemajuan ekonomi syariah Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan strategis, mulai dari business matching, pameran industri halal, forum investasi syariah, hingga konferensi akademik internasional yang melibatkan The Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF). Kehadiran peserta dari berbagai negara menjadikan ISEF bukan sekadar pameran, tetapi juga instrumen diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Warisan penting lainnya adalah keberhasilan BI membangun sistem pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS berhasil menyatukan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu standar nasional sehingga transaksi menjadi cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CeMuMuAH). Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga mempercepat transformasi masyarakat menuju ekonomi digital yang semakin inklusif.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
