17 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 6,5 persen pada tahun ini. Untuk mencapainya, rekrutmen pekerja dari kelompok miskin diprioritaskan dalam proyek-proyek industri strategis.
“Ya, tadi salah satu bahwa rekrutmen untuk pekerja-pekerja baru, termasuk di MBG, nanti diprioritaskan juga untuk di desil 1 dan desil 2. Untuk target kemiskinan ekstrem 0–6,5 persen,” kata Airlangga usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Proyek pengolahan nikel PT MBG di Morowali menjadi salah satu yang akan menyerap tenaga kerja dari kelompok termiskin. Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program padat karya di sektor perhubungan dan pekerjaan umum.
“Beberapa program seperti program padat karya di Perhubungan, program padat karya di Pekerjaan Umum, kemudian juga itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya.
Langkah ini diambil di tengah tren positif penurunan angka kemiskinan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari populasi. Angka ini turun 0,20 juta orang dibandingkan September 2024 dan berkurang 1,37 juta orang dari Maret 2024.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan dari sisi jumlah, mayoritas penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa, yakni sebanyak 12,56 juta orang. Sementara itu, yang terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebanyak 0,89 juta orang.
“Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,90 persen,” kata Ateng dalam rilis resmi BPS, Jumat (25/7/2025).
Adapun kemiskinan ekstrem berdasarkan standar Bank Dunia (2,15 dolar AS PPP 2017) tercatat sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang pada Maret 2025. Angka ini turun dari 0,99 persen atau 2,78 juta orang pada September 2024.
“Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang,” ujar Ateng.
Secara tren, Ateng menyebut kemiskinan di Indonesia terus membaik pascapandemi, meskipun sempat meningkat pada 2015 dan 2020 akibat kenaikan harga BBM dan dampak pandemi Covid-19.
