14 hours ago
9
Ayam Goreng Widuran Solo memakai bahan baku non-halal. Diduga kuliner legendaris yang sudah beroperasi selama 53 tahun tersebut memakai minyak babi.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Terungkapnya bahan baku non-halal yang dipakai RM Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah, meresahkan umat Islam. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Ahmad Haikal Hasan pun menyesalkan tindakan rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo yang diduga menggunakan minyak goreng berbahan dasar babi. Apalagi manajemen rumah makan legendaris tersebut tidak menginformasikan kepada masyarakat terkait ketidakhalalan produknya.
Dalam pernyataan resminya dari Kuala Lumpur, pria yang akrab disapa Babe Haikal menegaskan, kasus ini bukan hanya persoalan hukum tapi juga menyangkut sensitivitas umat Islam. “Ini telah berlangsung terlalu lama menyembunyikan hal yang sangat krusial, yang sangat sensitif dan menyakiti hati umat, terutama umat Islam yang tentu diharamkan memakan unsur babi yang selama ini digunakan, dan tidak diinformasikan” ujar Babe Haikal kepada Republika.co.id lewat rekaman video, Selasa (27/5/3025).
Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH hanya dapat menjerat pelaku usaha jika mereka tidak menjaga kehalalan produk setelah mendapatkan sertifikasi halal atau membocorkan formula produk. Namun, dalam kasus ini, rumah makan tersebut belum tersertifikasi halal.
Kendati demikian, Babe Haikal mendorong masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah hukum. “Masyarakat yang dirugikan mungkin mengajukan class action. Mungkin diperdalam dulu apa yang bisa dilakukan dari sisi badan halal,” ucap Babe Haikal.
Dia pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan, pelaku usaha bisa dikenai pidana hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 2 miliar jika tidak memberikan informasi yang wajib disampaikan kepada konsumen. Babe Haikal juga mempertanyakan waktu pengakuan pemilik usaha.
“Sebenarnya kita apresiasi ketika dia mengumumkan penggunaan minyak babi, tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini, sudah ke perlindungan konsumen," kata dia.
Dengan munculnya kasus ini, BPJPH mengimbau masyarakat untuk saling berbagi informasi di era digital dan lebih selektif terhadap produk makanan, terutama yang belum bersertifikat halal.
