Bakal Pasok LPG Subsidi di Kopdes Merah Putih, Pertamina Butuh Regulasi Teknis

1 hour ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertamina mendorong penerbitan regulasi teknis untuk mempercepat pembentukan outlet LPG 3 kilogram di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini ditempuh guna memperluas akses energi subsidi hingga tingkat desa.

Hingga 1 Februari 2026, tercatat 5.689 KDMP telah terdaftar melalui sistem Simcopdes. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.592 KDMP telah terverifikasi menjadi outlet LPG dalam sistem Digicop.

“Dalam upaya mendorong percepatan outlet LPG 3 kilogram di KDMP, memang diperlukan beberapa regulasi teknis yang saat ini terus kami dorong karena ini juga sesuai dengan ketentuan, yakni Kepmen ESDM Nomor 249 Tahun 2025,” kata Direktur Utama Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) Mars Ega Legowo Putra dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia merinci, dari 2.592 KDMP yang teregistrasi, sebanyak 442 telah aktif beroperasi. Rinciannya, 429 KDMP menjadi outlet LPG dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah di wilayah yang belum menjalankan program konversi.

Proses registrasi dilakukan melalui laman Simcopdes, diverifikasi tim Pertamina regional, lalu disahkan melalui sistem Digital Distribution Management System (DDMS) yang terhubung dengan Merchant Apps Pertamina serta sistem pemantauan LPG daring. Skema ini juga terintegrasi dengan mekanisme verifikasi penyaluran LPG subsidi oleh Kementerian ESDM.

“Outlet KDMP saat melakukan penebusan LPG ke agen juga dilakukan secara nontunai (cashless),” ujar Mars Ega.

Setiap transaksi LPG subsidi di outlet KDMP dicatat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) melalui sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Penyaluran tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104 yang mengatur empat segmen penerima, yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani.

Mars Ega menambahkan, penguatan outlet LPG desa tidak hanya berdampak pada distribusi energi, tetapi juga mendorong efek ekonomi berantai di desa. Ia mencontohkan KDMP Gondorio di Semarang yang telah menjual LPG sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“KDMP Gondorio telah menjual LPG sesuai HET sehingga dapat menekan harga jual di pasaran sekaligus menjamin pasokan LPG kepada masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Program ini juga mendukung skema One Village One Outlet untuk pemerataan akses energi. Operasional KDMP tercatat mampu meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta memperkuat tata kelola transaksi berbasis sistem yang terhubung dengan platform pemerintah.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan, penguatan outlet LPG desa menjadi bagian dari fokus perusahaan dalam menjaga ketahanan energi sekaligus pemberdayaan masyarakat.

“Pada fase pengembangan, dukungan diarahkan pada penguatan koperasi desa melalui ekosistem distribusi energi yang terintegrasi,” ujar Simon.

Ia menyampaikan seluruh langkah ditempuh melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan tertib dan tepat sasaran. Percepatan regulasi teknis diharapkan dapat memperluas jangkauan LPG subsidi sekaligus memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi.

Read Entire Article
Politics | | | |