2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menguraikan strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sepanjang 2026. Strategi tersebut dijalankan melalui penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi.
Pemerintah melanjutkan instrumen pengendalian yang telah berjalan pada 2025, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM). Seluruh kebijakan tersebut diperkuat dengan pengembangan sistem data harga pangan yang lebih akurat.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan penguatan pemantauan harga beras dilakukan untuk meningkatkan ketepatan intervensi pemerintah di pasar.
“Pemantauan harga kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, termasuk beras lokal dan beras medium non-SPHP, agar kebijakan semakin presisi dan responsif,” kata Rinna di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Penguatan pemantauan tersebut berjalan seiring dengan intervensi pasar melalui SPHP beras. Sepanjang 2025, penyaluran SPHP beras mencapai 802,9 ribu ton dan masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Intervensi beras juga didukung langkah stabilisasi komoditas pangan lain guna menjaga ekosistem pasokan. Pada 2025, SPHP jagung terealisasi sebesar 51.211 ton dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton untuk menopang peternak mandiri layer.
Rinna menegaskan keberlanjutan intervensi pasar dirancang untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen. “Seluruh instrumen kami arahkan untuk memastikan pasokan beras terjaga dan harga tetap terkendali sepanjang tahun,” ujarnya.
Bantuan pangan tetap menjadi instrumen perlindungan daya beli masyarakat. Pada 2025, bantuan pangan beras dan minyak goreng telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat dan program tersebut kembali dilanjutkan pada 2026.
Distribusi antarwilayah diperkuat melalui FDP dari daerah surplus ke daerah defisit. Sepanjang 2025, FDP merealisasikan lebih dari 1.064 ton distribusi pangan yang didominasi beras, cabai, serta komoditas hortikultura.
Di tingkat konsumen, stabilisasi harga diperkuat melalui GPM. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 13.321 kali sepanjang 2025 dan pada 2026 ditargetkan menjangkau seluruh 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.
Akses pangan masyarakat juga diperluas melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di 34 provinsi yang cakupannya terus ditambah pada 2026. Skema ini diarahkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh beras dan pangan strategis dengan harga terjangkau.
Pengawasan harga beras turut diperkuat melalui kelanjutan Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan. Satgas tersebut kembali dioptimalkan dengan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
