BPS: Kesenjangan Pengeluaran Orang Kaya dan Miskin di Jabar Masih Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk atau gini ratio antara penduduk miskin dan kaya di Jawa Barat tergolong tinggi pada 2024. Bahkan, angkanya berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 0,248.

“Pada September 2024, angkanya berada di 0,248. Kategori ini masih tergolong sedang, tetapi memang masih di atas rata-rata nasional,” ucap Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus saat ditemui belum lama ini.

Ia menyebut kesenjangan tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang heterogen serta kondisi geografis wilayah Jawa Barat. Beberapa kabupaten di provinsi ini merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Darwis mengatakan, salah satu program yang digulirkan pemerintah sejak lama untuk menekan kesenjangan pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin adalah pemberian bantuan sosial. Dengan bantuan ini, diharapkan penduduk miskin dapat memenuhi konsumsi minimal 2.100 kilokalori per hari, termasuk kebutuhan nonpangan.

Adapun bagi penduduk kaya, pihaknya mendorong pemerintah agar membuat program untuk menahan lonjakan pengeluaran. Selain itu, Darwis menyarankan agar pelaku usaha menyumbang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu masyarakat miskin.

Termasuk di antaranya adalah penerapan pajak progresif bagi masyarakat berpengeluaran tinggi atau orang kaya. Ia menyebut kebijakan ini telah direalisasikan pemerintah.

Darwis menambahkan, BPS tengah menyiapkan aplikasi yang memuat data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Data tersebut mencakup informasi dari BPS, BKKBN, Kementerian Sosial, BPJS, dan PLN.

“Saat ini tengah disiapkan data tunggal yang disebut data tunggal sosial ekonomi nasional, yang akan dimanfaatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyalurkan program bantuan sosial,” kata dia.