3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan sabo dam dan check dam di wilayah hulu sungai di Kabupaten Aceh Tenggara untuk pengendalian banjir bandang sekaligus perlindungan infrastruktur jembatan. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan bencana tidak cukup dilakukan di wilayah hilir, tetapi harus menyasar sumber persoalan di bagian hulu.
“Penanganan banjir bandang harus dimulai dari hulu. Sabo dam berfungsi sebagai penangkap material sehingga aliran air ke hilir bisa lebih terkendali dan tidak merusak infrastruktur,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, Kementerian PU merencanakan pembangunan sekitar 30 hingga 40 titik check dam dan sabo dam di wilayah Aceh, termasuk kawasan rawan banjir bandang di Aceh Tenggara. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan percepatan di lokasi prioritas, salah satunya di hulu Sungai Alas.
Dody menyoroti pentingnya perlindungan Jembatan Pantai Dona yang membentang di Sungai Alas dan menjadi akses vital penghubung tiga kecamatan, yakni Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahman. Menurut dia, pembangunan jembatan harus dibarengi dengan pengendalian material dari hulu agar lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kalau kita mau membangun jembatan, tidak bisa hanya di titik ini saja. Harus dibarengi pembangunan sabo dam di hulunya agar material tidak turun ke hilir,” ujarnya.
Dody juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mempercepat penanganan infrastruktur konektivitas, termasuk Jembatan Pantai Dona. Ia menargetkan pekerjaan dapat dilakukan siang dan malam dari dua sisi agar jembatan kembali berfungsi dalam waktu dua hingga tiga bulan.
Selain itu, Menteri PU meninjau Jembatan Mbarung di Kecamatan Babussalam yang turut terdampak bencana. Jembatan tersebut menjadi penghubung empat kecamatan, yakni Lawe Alas, Tanoh Alas, Babul Rahmah, dan Darul Hasanah, serta memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Dalam kunjungannya, Dody juga meninjau Puskesmas Jambul Alam yang berada di kawasan rawan banjir. Ia menilai lokasi puskesmas tersebut tidak lagi ideal karena berada dekat dasar sungai dan memiliki risiko tinggi terdampak bencana.
“Puskesmas ini sudah direkomendasikan untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Kita akan melihat kesiapan lahannya agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” kata Dody.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU menegaskan komitmen untuk tidak hanya menangani kondisi darurat, tetapi juga membangun sistem perlindungan infrastruktur yang lebih tangguh guna mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.
