9 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan sistem pembayaran digital nasional kini ikut menjadi sorotan Pemerintah Amerika Serikat seiring proses negosiasi terkait kebijakan tarif bea masuk impor. Dalam layanan keuangan, QRIS dinilai AS menghambat gerak perdagangan karena dianggap membatasi partisipasi perusahaan pembayaran asing.
Namun, perlu diketahui QRIS tidak hanya hadir di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gara-gara negara-negara yang bisa memanfaatkan layanan QRIS ini baru negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara dalam waktu dekat, QRIS juga bakal diberlakukan di Jepang, India, Korea Selatan (Korsel), China, dan Arab Saudi.
Sejatinya, sebelum tarif resiprokal diumumkan Presiden AS Donald Trump, QRIS milik Indonesia ini disebut telah mengusik AS sejak awal kemunculannya. Hal ini tertuang dalam laporan National Trade Estimate yang dirilis oleh United State Trade Representative (USTR) pada Maret 2025.
Terkait protes AS ini, pemerintah diminta tak gegabah menanggapi sorotan Pemerintah AS tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM di Yogyakarta, Ely. Menurutnya, Indonesia harus bijak menyikapi tekanan ini karena akan menentukan arah masa depan kedaulatan digital dan keberlanjutan ekspor nasional.
"Jangan (sampai jadi bahan negosiasi penurunan tarif impor dengan Pemerintah AS). Kalau bisa terus saja karena QRIS ini bagus sekali untuk mendukung pembayaran digital khususnya yang dikembangkan sendiri sebagai produk dalam negeri," katanya saat dijumpai, Ahad (27/4/2025).
Menurutnya, QRIS bukan hanya menyederhanakan proses transaksi digital, tetapi juga memperluas peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital. Ely menyampaikan melalui sistem ini, para pedagang termasuk dirinya yang memiliki usaha di bidang kuliner ini tidak lagi dibebani dengan keharusan menyediakan berbagai kode QR dari masing-masing penyedia layanan pembayaran.
Cukup dengan satu kode QRIS, semua transaksi dapat dilakukan secara universal dan efisien, tanpa perlu perangkat tambahan yang beragam. Dia juga tak menepis bahwa QRIS sudah menjadi keharusan bagi pelaku UMKM mengingat adanya perkembangan digital yang semakin pesat dan tak terhindarkan itu.
"Pemerintah harus mempertahankan QRIS, kan sekarang jaman sudah semakin canggih, serba digital. Ini sangat membantu apalagi ada (pembeli) yang tidak membawa uang tunai. Pokoknya QRIS harus dipakai terus," ucap dia.
