6 days ago
27
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurut dia, negara memiliki kewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan gratis selama 12 tahun sehingga kebutuhan pembiayaan sekolah tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
Ono mengatakan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Kebutuhan tersebut meliputi pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga biaya operasional dan kesejahteraan guru.
"Fokusnya bukan menarik SPP dari masyarakat, tetapi bagaimana APBD Provinsi Jawa Barat dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD. Karena itu, Pemprov Jawa Barat dinilai harus memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, dan kebutuhan operasional sekolah negeri tanpa menghidupkan kembali kebijakan SPP.
Menurut Ono, keterbatasan fasilitas pendidikan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan biaya kepada orang tua siswa. Persoalan tersebut justru harus diselesaikan melalui penguatan komitmen anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Ono juga mengkritisi usulan yang menyebut SPP hanya akan dikenakan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10. Menurut dia, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kemampuan ekonomi masyarakat karena persoalan akurasi data kesejahteraan masih sering terjadi.
"Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data," ujarnya.
Selain memperkuat sekolah negeri, Ono mendorong pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap sekolah swasta. Bantuan tersebut dinilai penting agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa sepenuhnya membebankan biaya kepada peserta didik.
Ia berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan. Menurut dia, langkah yang lebih mendesak adalah memastikan anggaran pendidikan mampu menjawab kebutuhan sekolah sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
"Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat," katanya.
