2 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia menjadi sinyal memburuknya kondisi sektor industri nasional. Menurut dia, industri Indonesia telah lama mengalami persoalan mendasar dan kini memasuki "zona bahaya" setelah PMI manufaktur turun ke bawah level 50.
"Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah pada level indeks di bawah 50," kata Didik kepada Republika, dikutip Ahad (5/7/2026).
Data S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia berada di level 46,9 pada Juni 2026. Angka di bawah 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur berada pada fase kontraksi atau mengalami perlambatan.
Didik mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan sektor industri belum memiliki pijakan kebijakan yang kuat. Padahal, industri manufaktur selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi," ujarnya.
Menurut Didik, tekanan terhadap sektor industri tidak hanya berasal dari dinamika geopolitik global, tetapi juga persoalan domestik. Dunia usaha, kata dia, masih menghadapi tingginya biaya produksi, birokrasi yang berbelit, serta minimnya insentif yang mampu mendorong investasi di sektor manufaktur.
Ia menilai pelaku usaha akan sulit melakukan ekspansi apabila pemerintah belum menghadirkan kepastian kebijakan yang mendukung iklim investasi.
Selain itu, melemahnya daya beli masyarakat juga dinilai berkaitan erat dengan lesunya sektor industri. Ketika industri tidak berkembang, kesempatan kerja produktif ikut berkurang sehingga konsumsi rumah tangga turut tertekan.
"Kondisi ini seperti lingkaran setan. Industri melemah, lapangan kerja berkurang, daya beli turun, dan akhirnya permintaan terhadap produk industri juga ikut melemah," katanya.
Sebagai pembanding, Didik menyoroti keberhasilan Vietnam yang pada Juli 2026 resmi masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country). Menurut dia, pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi Vietnam membangun sektor industri selama lebih dari dua dekade.
"Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri, yang dikembangkan dua sampai tiga dekade terakhir ini," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Didik menjelaskan Vietnam menerapkan kebijakan yang ramah investasi dengan mengarahkan penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) ke sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor. Pada saat yang sama, pemerintah Vietnam juga mendorong transfer teknologi dan pengembangan inovasi sehingga industri domestik mampu naik kelas.
Menurutnya, strategi tersebut berbeda dengan Indonesia yang dinilai masih banyak menarik investasi pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah relatif rendah.
"Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain. Di Vietnam, investasi diarahkan ke pasar ekspor tetapi mengembangkan industri domestik. Yang paling penting adalah proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi," ujarnya.
Didik mengingatkan Indonesia perlu segera melakukan pembenahan kebijakan industri apabila tidak ingin semakin tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
"Kita sekarang kalah dengan 'anak bawang' (Vietnam) yang tahun 1970-an rakyatnya masih keleleran mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN," ucap Didik menegaskan.
