9 hours ago
5
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Scott Bessent di Washington DC, Kamis (24/4/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Menurut Syafruddin Karimi, apa yang dilakukan pemerintah mengutus Airlangga merupakan strategi diplomasi berbasis teknis.
"Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (27/4/2025).
Syafruddin menuturkan tarif dagang AS merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan sosok piawai di bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik maupun internasional. Ia menilai surat Menko Airlangga kepada Pemerintah AS menjadi langkah awal untuk negosiasi lanjutan yang saat ini tengah berlangsung di AS.
Meski negosiasi menjadi strategi cerdas, namun, potensi bahaya konsesi berlebihan masih tetap ada. Ia menilai, prinsip negosiasi yang dilakukan tim negosiator di AS jangan sampai mengorbankan kemandirian industri strategis nasional.
Ia menyarankan Airlangga agar tidak menggunakan deregulasi sebagai komoditas negosiasi tarif dengan AS. Lebih lanjut, ekonom Universitas Andalas itu menegaskan Airlangga dan utusan negosiator lainnya juga harus tetap menjaga ruang kebijakan nasional.
Hal ini perlu dilakukan agar negosiasi tidak mereduksi prinsip kedaulatan dan keadilan sosial dalam pembangunan. "Langkah ke depan harus didasarkan pada prinsip Indonesia bukan objek reformasi global, tetapi subjek yang menentukan arah kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Diketahui, Menko Airlangga memimpin tim negosiator ke AS terkait tarif resiprokal yang akan ditetapkan Presiden Donald Trump. Airlangga mengaku Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima Pemerintah AS di awal-awal sejak Trump mengumumkan kenaikan tarif impor.
Pemerintah RI menawarkan proposal negosiasi agar Indonesia mendapatkan tarif yang adil. Proposal itu berisi lima kepentingan nasional.
Pertama, kebutuhan energi nasional yang akan tetap membeli dari AS. Kedua, perjuangan pasar ekspor Indonesia ke AS agar mendapat tarif adil dan kompetitif dibandingkan kompetitor. Tiga, deregulasi untuk memberi kemudahan berusaha dalam negeri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Keempat, mendapat nilai tambah dengan kerja sama rantai pasok (supply chain) industri strategis dan mineral kritis (critical mineral). Terakhir, akses teknologi di berbagai bidang, seperti kesehatan pertanian energi baru terbarukan. Menko Perekonomian mengatakan, proposal itu sudha diterima dan diapresiasi Pemerintah AS.
Ia mengaku proposal dibuat berdasarkan masukan dari berbagai pihak, seperti pengusaha, asosiasi bisnis, dan para pemangku kepentingan di dalam negeri. “Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” kata Airlangga.
sumber : Antara
