4 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sudirman Said bersama delegasi Forum Lintas Generasi, sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Kunjungan ini berlangsung di tengah suasana dan praktik kebangsaan yang dinilai kian menjauh dari maksud awal didirikannya,
Pertemuan di Jakarta, Rabu (15/4/2026), itu diniatkan sebagai ikhtiar mengorganisasi harapan guna mengonversi keresahan publik menjadi sebuah gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.
Diterima langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya, Sudirman Said menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk berudarasa sekaligus mengasah nurani kepada para tokoh sandaran moral.
Selain moralitas, kata Sudirman, yang tengah hilang dari suasana bernegara saat ini ialah spiritualitas dan ideologi bernegara.
Ketiganya harus ditopang oleh keluhuran (virtue) dan penegakan hukum (law). Keluhuruan akan membimbing perilaku para pemimpin. Penegakan hukum akan mendisiplinkan para pengurus dan warga yang diurusnya.
“Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja didasari oleh keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas, yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah," ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi “beyond politics”, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.
Benang merah pertemuan ini dirajut oleh Yanuar Nugroho. Yanuar menekankan peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan menguntungkan kian kabur dalam ruang publik. "Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis," salah satu simpulannya.
Kekhawatiran tersebut terefleksi nyata dalam berbagai pemaparan sektor. Pakar hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabas konstitusi demi kepentingan kelompok.
"Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan," tegas Feri.
Dari sektor usaha, Anton Supit mengkritik maraknya inkompetensi dari para pengambil kebijakan. “Inkompetensi itu lebih bahaya daripada kejahatan,” kata Anton.
Sinyalemen tersebut diperkuat oleh riset dari Indonesian Business Council (IBC) yang mengungkapkan adanya empat aspek defisit dalam perekonomian Indonesia sekarang, yaitu: jobs deficit, investment deficit, fiscal deficit,hingga trust deficit.
Penyebabnya adalah 3 C. “Yaitu ketiadaan certainty (rule of law) dan capability untuk menggerakkan dunia usaha, serta berkurangnya capital.
Di bidang kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menjelaskan, kondisi masyarakat marjinal kian terimpit oleh kebijakan yang dianggap over-simplifikatif.
Sementara itu, Shofwan Al-Banna menyoroti kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois. "Akarnya terletak pada keterlibatan kita yang amat tinggi tanpa diikuti institusionalisasi yang baik; tidak hanya personalisasi, tapi egoisasi," papar Shofwan.
