6 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Forum Pesantren Salafiyah Garut (FPSG) mendatangi gedung DPRD daerah itu untuk menggelar audiensi dengan legislator, Senin (3/11/2025). Mereka mempertanyakan perkembangan kasus tragedi maut dalam rangkaian acara pernikahan Wakil Bupati Garut dan putra Gubernur Jawa Barat di Pendopo Garut.
"Kami menyampaikan keprihatinan, ini sudah jelas ada korban, sehingga harus jelas penanganannya, tindak pidananya sampai di mana," kata Ketua FPSG, KH Abdurohman Al Qudsi usai audiensi terkait tragedi Pendopo Garut dengan legislator, dinas terkait, dan perwakilan Kepolisian Resor Garut di Ruang Komisi 1 DPRD Garut, Senin.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Massa dari FPSG tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Garut dan sejumlah anggota, kemudian dari dinas terkait dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin. Abdurohman menyampaikan kedatangannya ke DPRD Garut untuk membahas persoalan pejabat publik yang menggelar pesta pernikahan di kawasan Pendopo dan Alun-alun Garut yang berujung tragedi dan menyebabkan dua warga sipil, dan satu personel kepolisian meninggal dunia.
"Kita pertanyakan kembali, karena ini bukan kasus yang kecil, yang meninggal satu saja driver ojek online (ojol) di Jakarta jadi permasalahan besar, ini tiga orang, satu adalah anggota polisi," katanya.
Insiden di pendopo yang terjadi Juli 2025, kata dia, sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana penyelesaian kasusnya. Apabila sudah ada putusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), harus disampaikan kepada publik.
"Kalau SP3 kan harus jelas juga alasannya apa," katanya.
Hasil dari audiensi tersebut, katanya, pihak Polres Garut menyampaikan kasusnya ditangani langsung oleh Polda Jabar. Oleh karena itu, akan menggelar audiensi dengan pihak DPRD Jabar untuk membahas persoalan tersebut.
DPRD Jabar, kata dia, bisa memanggil pihak Polda Jabar untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus di Pendopo Garut yang menewaskan tiga orang itu, dan rencananya juga mengajukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI.
"Meminta audiensi dengan DPRD Jabar dan menghadirkan Polda Jabar, kita meminta keterangan yang sejelas-jelasnya tentang kasus tragedi Pendopo," katanya.
sumber : Antara
