4 hours ago
2
Seorang Siswa Korban Keracunan Massal Usai Mengkonsumsi Menu MBG Baru Menjalani Perawatan di Gor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah terjadi di 14 provinsi dengan beragam persoalan. FSGI mendorong dana program MBG dialihkan untuk program pendidikan.
FSGI mengamati besarnya anggaran MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata belum terserap optimal. FSGI menemukan sampai dengan September 2025 anggaran MBG yang terserap baru Rp15,7 triliun dari pagu anggaran yang mencapai Rp 71 triliun atau sekitar 22 persen.
"Bahkan anggaran Rp 6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG belum terserap sama sekali," kata Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib kepada Republika, Selasa (23/9/2025).
Menkeu Yudhi Purbaya Sadewa mengancam akan mengambil alih anggaran yang tidak terserap tersebut. Jika sampai dengan Oktober 2025 hitungan penyerapan anggaran MBG masih rendah maka akan dialihkan dan disebarkan ke tempat lain atau untuk membayar hutang dan mengurangi defisit APBN.
"Sehubungan dengan pernyataan Menkeu tersebut, FSGI mendorong agar anggaran MBG yang tidak terserap tersebut dialihkan ke pendidikan," ujar Fahmi.
FSGI mencontohkan pengalihan itu bisa untuk peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Pada tahun 2025 ini, pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Kepala Sekolah Sasaran dan Guru Sasaran sepenuhnya ditanggung oleh sekolah masing-masing baik melalui BOS Kinerja maupun BOS Reguler dengan jumlah siswa lebih dari 400.
"Bagi sekolah tertentu, anggaran sebesar 2 juta – 4 juta per orang dirasa memberatkan," ujar Fahmi.
Selain itu, FSGI menyebut pada tahun ini, biaya-biaya koordinasi kegiatan antara Kementerian dengan sekolah tidak dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian lagi. Sekolah diminta untuk melakukan sharing pembiayaan. Padahal FSGI menyinggung tidak mudah bagi sekolah untuk mengeluarkan pembiayaan tertentu melalui BOS yang RKAS-nya sudah disiapkan jauh-jauh hari.
"Apalagi kegiatan koordinasi dengan Kementerian tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar di kelas maka rawan disalahgunakan," ujar Fahmi.
FSGI juga mendorong anggaran MBG yang tidak terserap tahun 2025 dapat dialihkan untuk anggaran pendidikan khususnya untuk guru. Anggaran yang dialihkan ini dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru khususnya tunjangan bagi guru honorer dan tunjangan profesi guru bagi guru-guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik.
"Anggaran ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Tidak hanya untuk pelatihan pembelajaran mendalam tetapi juga untuk pelatihan-pelatihan bagi guru mata pelajaran yang jumlahnya," ujar Fahmi.
sumber : Antara
