2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan harga LPG nonsubsidi hingga 18 persen memicu potensi peralihan ke LPG subsidi 3 kilogram. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan tersebut agar distribusi tetap tepat sasaran.
Pemprov menilai selisih harga yang semakin lebar berisiko mendorong masyarakat beralih ke LPG subsidi. Karena itu, pengawasan dan monitoring diperketat, terutama di sektor usaha non-UMKM.
Kepala Dinas PPKUKM Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, harga LPG 12 kilogram naik Rp36ribu dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sementara LPG 5,5 kilogram naik Rp17ribu dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu.
“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36ribu atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17ribu atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu per tabung,” kata Ratu, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan dipicu faktor global seperti harga kontrak LPG dunia, Indonesian Crude Price, serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi distribusi energi.
Untuk mencegah peralihan yang tidak tepat, Pemprov bersama Pertamina dan Hiswana Migas melakukan pengawasan penggunaan LPG di sektor usaha. Restoran, kafe, dan perhotelan menjadi fokus utama.
“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders terkait lainnya akan berkoordinasi untuk melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” kata Ratu.
Pemprov juga mengingatkan LPG 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Aparatur sipil negara dan masyarakat mampu diminta tetap menggunakan LPG nonsubsidi.
“Kami mengimbau ASN dan masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG non-subsidi,” kata Ratu.
Pengendalian distribusi dilakukan melalui sistem berbasis KTP yang terintegrasi dalam Merchant Apps Pertamina. Setiap transaksi dicatat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Setiap transaksi dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” kata Ratu.
Di sisi lain, Pemprov memastikan stok LPG nonsubsidi tetap aman meski harga mengalami kenaikan. Distribusi disebut berjalan normal di tingkat agen dan pangkalan.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini terpantau stabil di level agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” kata Ratu.
Pemprov menilai kenaikan harga LPG nonsubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi daerah. Selama LPG subsidi tetap tersedia dan stabil, kebutuhan masyarakat dinilai masih terjaga.
“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov Jakarta akan terus memonitor perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Ratu.
