
RUZKA—REPUBLIKA NETWORK - Pentingnya penguatan komitmen agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol, tetapi menjadi kompas bagi semua elemen bangsa untuk meraih Indonesia Maju 2045. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris dalam keterangannya, Ahad (01/06/2025).
Menurutnya, kemajuan ekonomi, teknologi, atau infrastruktur harus dibangun di atas fondasi kokoh yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai arah moral dan keadilan sosial.
“Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan visi masa depan. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda, mengambil bagian dalam perjuangan menghidupkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar slogan,” ujar Fahira Idris.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kebijakan, pendidikan, keteladanan elite, dan partisipasi publik. Untuk itu, setidaknya terdapat lima hal yang patut menjadi perhatian agar Pancasila benar-benar menjadi kompas atau pijakan dalam meraih cita-cita Indonesia Maju 2045.
Pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etis pembangunan nasional atau tolok ukur etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap program pembangunan, sambung Fahira Idris, perlu dievaluasi sudah sejauh mana mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar capaian material, tetapi juga bermuara pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.
Kedua, penguatan pendidikan Pancasila yang humanis dan kontekstual. Pendidikan Pancasila harus ditanamkan secara kontekstual dan membumi.
Alih-alih sekadar hafalan, siswa perlu diajak berdialog dan terlibat langsung dalam penerapan nilai-nilainya. Pendidikan karakter berbasis pengalaman nyata akan membentuk generasi yang memahami Pancasila sebagai nilai hidup, bukan hanya pelajaran di atas kertas.
Ketiga, keteladanan elite politik dan aparatur negara. Nilai Pancasila akan lebih mudah "dihidupi" masyarakat jika para pemimpin di semua tingkatan menampilkan keteladanan dalam sikap dan kebijakan.
Ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika publik melemahkan nilai Pancasila. Karena itu, elite negara harus menjadi cermin integritas dan keadilan sosial dalam praktik pemerintahan.
Keempat, pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Visi Indonesia Emas hanya tercapai bila pertumbuhan disertai pemerataan dan keberlanjutan. Pancasila mengamanatkan pembangunan yang manusiawi, tidak eksploitatif, dan memberi ruang bagi semua warga untuk berkembang.
Kelima, kolaborasi sosial dalam membumikan Pancasila. Menghidupkan Pancasila membutuhkan peran aktif masyarakat sipil, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat serta generasi muda.
Gerakan gotong royong, proyek sosial, dan budaya partisipatif adalah cara efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila dari bawah. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat akar ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila adalah fondasi moral dan arah strategis menuju Indonesia Maju 2045. Untuk mewujudkannya, kita butuh perjuangan kolektif agar nilai-nilainya hidup dalam kebijakan, pendidikan, kepemimpinan, dan tindakan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar sejarah, tetapi juga janji masa depan yang harus terus diperjuangkan,” pungkas Anggota MPR RI ini. (***)