2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ciko Syarif, M. Eng., M.Sc.*
Ketika dunia bergerak menuju era pasca-energi fosil, satu nama kian mengemuka dalam berbagai forum energi global: hidrogen. Energi bersih yang dahulu hanya menjadi bagian dari eksperimen laboratorium kini perlahan menapaki panggung utama transisi energi. Dari Jepang hingga Jerman, dari Australia hingga Uni Emirat Arab, negara-negara saling berlomba membangun ekosistem hidrogen mereka. Lalu, di tengah geliat global ini, di mana posisi Indonesia?
Pengalaman Jerman memberi pelajaran berharga. Negara industri maju ini sejak lama menggantungkan energinya pada kombinasi energi dari bahan bakar fosil, dari nuklir, dan dari energi terbarukan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jerman mulai menaruh harapan besar pada hidrogen—khususnya green hydrogen, yaitu hidrogen yang dihasilkan melalui proses elektrolisis air dengan listrik yang bersumber dari energi terbarukan.
Tahun 2020, Jerman meluncurkan Strategi Hidrogen Nasional, sebuah kebijakan jangka panjang yang menjadikan hidrogen sebagai tulang punggung dekarbonisasi sektor-sektor yang sulit sepenuhnya beralih ke listrik, yang sulit dialiri listrik langsung, seperti industri baja, kimia, dan transportasi berat. Pemerintah menargetkan kapasitas produksi elektroliser domestik mencapai 10 gigawatt pada 2030. Namun, itu pun belum cukup. Jerman memproyeksikan sekitar setengah kebutuhan hidrogennya akan tetap bergantung pada impor.
Apa yang membuat Jerman begitu serius? Jawabannya: Selama hampir dua dekade, di bawah kepemimpinan Angela Merkel, Jerman menjalankan kebijakan ambisius Energiewende yang mengubah identitas nasionalnya dari ketergantungan pada nuklir dan fosil menuju energi terbarukan. Keseriusan ini bukan sekadar upaya perlindungan iklim, melainkan strategi ekonomi untuk menjadikan Jerman sebagai pemimpin teknologi hijau global dan upaya mencapai kedaulatan energi. Ditambah dengan tragedi Fukushima di Jepang pada 2011, Jerman secara sporadis menutup pembangkit listrik tenaga nuklirnya tanpa memperhitungkan pengganti jangka pendek yang cukup.
Namun disaat bersamaan, negara ini tetap sangat bergantung pada pasokan gas dan minyak dari Rusia, yang dianggap stabil dan murah pada saat itu. Ironisnya, saat PLTN ditutup, ketergantungan Jerman pada gas dan minyak dari Rusia justru semakin dalam—karena dianggap stabil dan murah. Kombinasi dua keputusan strategis ini menciptakan kerentanan yang telanjang saat dua krisis bertubitubi datang: pandemi COVID-19, perang di Ukraina atau krisis saat ini, perang Iran.
Akibat dua pandemi dan peperangan di Ukraina, harga energi melonjak tajam. Listrik yang sebelumnya stabil di kisaran 12 hingga 14 sen euro per kilowatt-jam, sempat melambung hingga 50 sen. Berikutpun harga gas alam, dari sekitar 4 sen melonjak menjadi 25 sen. Industri pun kelimpungan berikut konsumen domestik dan rumah tangga. Ketergantungan pada energi impor terbukti menjadi risiko strategis, tidak hanya kepada ketahanan energi nasional, namun kerentanan geopolitik regional bahkan internasional. Momentum inilah yang akhirnya mendorong Jerman mempercepat pembangunan sumber energi dalam negeri yang bersih dan mandiri—dan hidrogen menjadi salah satu jawabannya.
Krisis energi tahun 2022 akibat perang di Ukraina memberikan pelajaran pahit mengenai risiko ketergantungan pada gas murah dari satu pemasok tunggal. Krisis tersebut menyadarkan Jerman bahwa keamanan nasional sangat bergantung pada diversifikasi energi dan kecepatan pembangunan infrastruktur domestik. Alih-alih mundur, pengalaman ini justru memicu percepatan kebijakan melalui target yang lebih radikal, yakni mencapai 80% listrik terbarukan pada tahun 2030, sekaligus memperkuat birokrasi agar transisi hijau dapat berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi industri. Lebih dari sekadar bahan bakar, hidrogen kini mulai dilihat sebagai media penyimpanan energi (Energiespeicher) alternatif. Bagi sebagian kalangan yang skeptis terhadap baterai litium atau nikel sebagai masa depan energi, hidrogen menawarkan pendekatan berbeda: energi tidak disimpan dalam bentuk listrik statis, melainkan sebagai zat yang dapat diubah kembali menjadi listrik saat dibutuhkan—melalui fuel cell, turbin, atau sistem lainnya.
Baterai menyimpan listrik, tetapi tetap bergantung pada bahan tambang langka, umur pakai pendek, proses penambangan yang penuh kontroversi dan proses daur ulang yang kompleks. Sebaliknya, hidrogen bisa disimpan dalam tangki atau dialirkan melalui jaringan pipa, bahkan digunakan dalam sistem pumped storage atau turbin gas. Lebih penting lagi, hidrogen membuka peluang untuk membangun sistem pembangkitan listrik yang tidak terlalu bergantung pada variabilitas hukum alam. Tidak seperti energi matahari, angin, atau aliran sungai—yang bersifat fluktuatif—hidrogen dapat digunakan dalam sistem pembangkit pumped-storage hydro atau turbin gas berbahan bakar hidrogen, yang bisa diaktifkan kapan pun sesuai permintaan. Dengan demikian, hidrogen memberi fleksibilitas sistem yang lebih tinggi dalam menjaga stabilitas jaringan listrik nasional. Walaupun pada intinya, pengelektrilisasi hydrogen dapat juga dilakukan oleh energi non-hijau sepeti melalui proses pembangkitan dengan bahan bakar energi fosil.
Dengan kata lain, hidrogen menawarkan fleksibilitas sistemik: grid listrik yang lebih stabil, energi yang bisa dikendalikan kapan pun dibutuhkan, dan peluang diversifikasi teknologi yang lebih luas. Meskipun sumber energinya tetap berasal dari alam (angin, air, matahari), keberadaan hidrogen sebagai “penyimpan energi” memungkinkan kita untuk membangkitkan listrik di luar jam-jam produksi utama. Pelajaran dari Jerman sangat jelas: diversifikasi energi bukan semata soal keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional. Ketergantungan berlebihan pada satu atau dua jenis energi—terlebih yang berasal dari luar negeri—dapat menjadi risiko fatal dalam kondisi krisis global.
Indonesia memiliki semua prasyarat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan cadangan energi surya, angin, air, dan panas bumi yang berlimpah, Indonesia berpeluang besar menjadi produsen hidrogen hijau yang kompetitif. Kawasan Indonesia Timur, misalnya, memiliki potensi besar untuk pembangkit energi terbarukan, sekaligus kedekatan geografis dengan pasar utama seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia.
Selain itu, sektor industri domestik kita—mulai dari pupuk, petrokimia, hingga logam berat— membutuhkan sumber energi yang bersih dan stabil. Bahkan, proses elektrolisis untuk memproduksi hidrogen juga bisa dijalankan dengan sumber energi fosil yang melimpah di Indonesia, meski tentu berdampak pada emisi. Ini berarti, Indonesia bisa memulai dari grey hydrogen atau blue hydrogen, sebelum bertahap beralih ke versi hijau atau green hydrogen.
Yang menjadi tantangan adalah: sampai hari ini, Indonesia belum memiliki strategi hidrogen nasional yang komprehensif. Beberapa proyek pilot memang telah dimulai, namun belum disertai dengan kerangka regulasi, insentif fiskal, dan dukungan investasi yang cukup.
Kita memerlukan peta jalan hidrogen yang jelas dan realistis: target produksi, lokasi prioritas, model bisnis, kemitraan internasional, serta pembagian peran antara negara dan swasta. Tanpa itu, potensi besar akan tetap menjadi wacana belaka.
Jerman telah menunjukkan bahwa membangun ekonomi hidrogen bukan sekadar urusan teknologi, tetapi juga soal visi, keberanian, dan ketegasan kebijakan. Dalam satu dekade ke depan, harga mungkin bukan lagi kendala utama—yang lebih menentukan adalah siapa yang terlebih dahulu membangun fondasi yang kokoh.
Indonesia kini berada di persimpangan penting: menjadi penonton revolusi energi global, atau tampil sebagai pemain aktif yang ikut membentuknya. Hidrogen harus menjadi salah satu unsur utama pada tulang punggung Energi Baru yang Terbarukan di dalam Target Ketahanan Energi National.
*) Penulis adalah professional yang bekerja sebagai konsultan di bidang infrastruktur dan energi terbarukan di Republik Federasi Jerman.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
