6 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat, imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut prediksi BI, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 hanya akan tumbuh di angka 2,9 persen.
“Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Cina dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2025 yang digelar secara daring, Rabu (23/4/2025).
Perry juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 akan menurun dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen juga.
Ia menjelaskan, penurunan pertumbuhan ekonomi terdalam diperkirakan terjadi di AS dan China, sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. Ia juga menyebut, pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya bakal melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain.
Lebih lanjut, Perry menerangkan bahwa perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, China, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal.
“Yield US Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR),” ujarnya.
Lantas, aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara lain dan aset yang dianggap aman atau safe haven, terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya.
“Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” kata dia. Eva Rianti
