2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tinggal diam dan menunjukan keberpihakan pada isu-isu yang menyangkut lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil.
Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan, MUI menjadi kelembagaan yang memiliki otorisasi nilai-nilai keagamaan yang sangat berbeda dengan pengelolaan pemerintah. Menurutnya, MUI berperan menjaga konsistensi pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar.
“Sehingga saya menganggap bahwa lembaga MUI lembaga sakral dimana saya tidak boleh ikut campur apapun urusan MUI dan MUI harus tetap senantiasa konsisten untuk menasihati pemerintah agar nasihatnya satu, nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” ujarnya, usai melantik jajaran MUI Jabar, di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).
Di sisi lain, KDM menilai, MUI bisa menjadi bagian dari pengentasan persoalan yang tengah dilakukan oleh pihaknya, terutama dari penguatan aspek syar’i pada warga. Dia menunjuk persoalan lingkungan yang saat ini tengah menonjol tengah dibenahi mulai dari urusan tata ruang hingga perizinan.
“Saya katakan gini, makan babi ribut, makan daging anjing pasti ribut dan itu jelas haram. Tetapi yang nebangin pohon dianggap hal yang biasa yang itu menimbulkan problem, longsor, kehilangan sumber daya air,” tuturnya.
“Dan saya tadi nyorotin juga. Misalnya kalau upahnya tidak sesuai UMK, UMP tidak sesuai pasti ribut kan? UMSK tidak sesuai dengan harapan, pasti ramai. Pertanyaannya adalah, kuli-kuli yang kerja di sektor tanaman sayur yang merusak hutan itu Rp 30.000 itu. Bayangin loh, yang yang sudah Rp 3 juta kita terus-terusan melakukan tekanan, yang sudah Rp 6 juta terus melakukan tekanan, tetapi yang membayar Rp 30.000 kita biarkan. Ada yang Rp 27.000 tanpa jaminan, enggak ada jaminan kesehatan. Padahal yang yang punya punya kebun-kebunnya rata-rata sudah haji. Dan kaya-kaya,” paparnya.
Menurutnya, fakta ini dari sisi spiritual tidak selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait perbudakan.
“Tapi kan tidak punya spiritual kalau ngomong kenabian, Nabi itu membebaskan budak. Salah satu problem dari budak zaman Rasul itu adalah bekerja tidak dibayar,” ujarnya.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengukuhkan kepengurusan MUI Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, Aang Abdullah Zein menegaskan bahwa kepengurusan baru mengusung semangat “Khidmat Ulama untuk Jawa Barat Istimewa”.
“Alhamdulillah, kami telah dilantik dan dikukuhkan untuk berkhidmat di MUI Jawa Barat. Tema yang kami usung adalah ‘Khidmat Ulama untuk Jawa Barat Istimewa’, bagaimana ulama bersinergi dengan nilai kerja ‘5 AS’: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Sinergitas, dan Kerja ikhlas, untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa dan mubarak,” kata Aang.
Menurut Aang, Jawa Barat yang istimewa harus ditopang oleh iman, takwa, dan keberkahan.
“Allah SWT berfirman, seandainya suatu kaum beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Istimewa menurut kami adalah barokah,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat.
“Kami berharap ulama akur dengan umara, masyarakat nurut kepada ulamanya, dan ulama bersinergi dengan pemerintah, sehingga terwujud Jawa Barat yang istimewa,” tuturnya.
Terkait sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Aang menegaskan MUI siap terlibat aktif dalam mendukung program-program keagamaan pemerintah.
“Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan tentu akan kami dukung, dampingi, dan sukseskan, sehingga MUI benar-benar hadir sebagai ulama yang membantu pemerintah,” katanya.
Namun untuk program konkret, ia menyebutkan MUI masih akan melakukan konsolidasi internal. Menurutnya, skema program kerja akan dibahas dalam Rakerda sekitar bulan April. Untuk saat ini, pihaknya fokus membenahi organisasi dari tingkat provinsi hingga desa,” ujarnya.
Aang berharap MUI mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan keagamaan masyarakat Jawa Barat.
“Karena tema kami adalah khidmat, maka ulama harus hadir untuk melayani umat,” tukasnya.
