3 hours ago
3
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mendorong pemerintah Indonesia untuk mundur dari keanggotaan Board of Peace. Hal itu disampaikan Prof. Sudarnoto dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?” yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
“Seperti pernyataan saya yang sudah beredar secara luas di media massa, kami MUI meminta atau menganjurkan kepada pemerintah untuk mundur saja dari keanggotaan Board of Peace. Apalagi kata peace di situ sebetulnya hanya kamuflase. Peace atau perdamaian itu tidak mungkin terwujud jika tidak ada justice atau keadilan,” ujar Prof. Sudarnoto dalam siaran pers yang diterima, Rabu (28/1/2026).
Menurut dia, masalah utama dunia saat ini adalah ketidakadilan global yang menyebabkan kekacauan peradaban dunia. “Namun, kami sangat berharap pemerintah meninjau ulang dan berpikir ulang atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace. Saya kira masih ada waktu,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi stempel moral untuk legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Jika demikian, tentu sangat tidak menguntungkan Indonesia,” ujar Hidayat Nur Wahid.
“Karena alih-alih stempel itu menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempel tersebut justru mengabadikan penjajahan. Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau,” ucapnya.
