2 hours ago
3
Mahasiswa membuang sampah saat aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (8/1/2026). Mereka menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengambil langkah konkret dalam permasalahan sampah, mengevaluasi sistem pengelolaan sampah serta melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik rawan penumpukan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, persoalan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Dia pun menjelaskan, daerah perlu memiliki keberanian dalam mengeksekusi kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah guna meminimalkan risiko bencana akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal.
“Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang bagi kerja sama antar daerah. Sementara berbagai regulasi tentang kerja sama daerah juga bisa dijadikan payung hukum oleh kita bersama,” ungkap Wamendagri dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Sampah yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah. Menurut dia, pendekatan aglomerasi persampahan menjadi solusi strategis melalui kerja sama antar daerah dalam membangun dan mengelola infrastruktur serta sistem persampahan secara terintegrasi.
Pendekatan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong pergeseran paradigma dari kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan sampah berkelanjutan dengan memandang sampah sebagai sumber daya.
“Timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya sementara kapasitas pengelolaan yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu mengimbangi laju produksi sampah dalam situasi ini transformasi sistem pengelolaan sampah menjadi suatu keniscayaan,”jelas Yusharto.
