2 hours ago
3
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai potensi ekonomi syariah di Indonesia masih besar, namun pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Investor Daily Round Table bertema “Ekonomi Syariah: Pilar Stabilitas Ekonomi” di Jakarta, Rabu (10/2).
Menurut Anggito, terdapat tiga tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, yakni sisi permintaan (demand), penawaran (supply), serta kelembagaan dan regulasi.
“Tantangan pertama, dari sisi permintaan yang sebenarnya cukup besar karena 80 persen penduduk Indonesia adalah muslim,” ujar Anggito.
Meski memiliki basis populasi muslim terbesar, pangsa pasar ekonomi syariah masih relatif kecil. Total aset keuangan syariah tercatat sekitar Rp 3.000 triliun atau sekitar 11 persen dari total aset keuangan nasional. Sementara itu, pangsa pasar perbankan syariah baru berada di kisaran 7 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih perlu didorong.
Tantangan kedua berasal dari sisi penawaran. Menurut Anggito, industri perlu memperkuat kapasitas penyediaan jasa keuangan, asuransi halal, serta berbagai produk keuangan syariah lainnya agar mampu bersaing dengan layanan konvensional.
Ia menekankan pentingnya inovasi berbasis prinsip syariah sebagai keunggulan kompetitif. “Kekhasan syariah bisa menjadi kekuatan jika benar-benar diimplementasikan sesuai prinsipnya,” katanya.
Adapun tantangan ketiga berkaitan dengan institusi dan regulasi. Anggito menilai peran pemerintah menjadi faktor krusial dalam mempercepat pengembangan sektor ini.
Meski sektor ekonomi syariah masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan RUU Ekonomi Syariah telah tercantum dalam Prolegnas 2025–2029, regulasi tersebut belum menjadi program prioritas.
Menurut Anggito, penguatan ekonomi syariah memerlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret, termasuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta implementasinya dalam ekosistem halal. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan bank syariah dalam aktivitas keuangan negara. “Memang harus ada intervensi pemerintah,” tegasnya.
