Knesset Setujui Pencaplokan Tepi Barat, Perlawanan Palestina Gelorakan Intifada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persetujuan parlemen penjajah Israel, Knesset, atas Rancangan Undang-Undang (RUU) 'pencaplokan' Tepi Barat dan Lembah Yordan yang diduduki mendapat penolakan keras dari faksi-faksi perlawanan di Palestina. Mereka mengungkapkan, apa yang dilakukan Knesset merupakan eskalasi berbahaya dan melanggar terang-terangan hukum internasional. 

Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, menyebut persetujuan Knesset atas RUU tersebut batal demi hukum. Hamas menekankan, keputusan tersebut tidak mempunyai legitimasi dan bertolak belakang terhadap resolusi internasional. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mendesak warga Palestina di Tepi Barat untuk bersatu dan meningkatkan perlawanan "dalam segala bentuknya" untuk menggagalkan rencana pendudukan dalam mencaplok wilayah tersebut.

Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) memperingatkan, meskipun pendudukan telah menjalankan kendali de facto atas wilayah tersebut, formalisasi kendali  melalui undang-undang memperkuat cengkeraman kolonial. Apa yang dilakukan penjajah dinilai memperluas proyek kolonial pemukim dan Yahudisasi, serta memajukan kebijakan ghettoisasi dan pemindahan paksa, tulis Al Mayadeen.

PFLP menekankan, persatuan dan perlawanan menjadi satu-satunya jalan menghadapi skema penjajah. Kelompok tersebut bahkan mengingatkan, apa yang dilakukan Israel terhadap Tepi Barat sama buruknya dengan kampanye genosida yang dilancarkan oleh pendudukan Israel di Gaza.

Komite Perlawanan Palestina mengatakan bahwa pemungutan suara Knesset semakin mengungkap sifat kolonial entitas Israel. Mereka menegaskan, Israel bahkan berambisi untuk memperluas penjajahan yang melampaui Palestina hingga menargetkan seluruh wilayah.

Komite tersebut menyerukan kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, al-Quds, dan wilayah yang dijajah pada 1948 untuk mengambil inisiatif. Mereka menggelorakan adanya  revolusi dan mengobarkan intifada untuk menggagalkan rencana Zionis.