3 hours ago
2
Warga berfoto saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan Halte Polda Metro Jaya yang hangus terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad (31/8/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan kegiatan Car Free Day (CFD) atau HBKB di Jakarta tetap diadakan pasca eskalasi unjuk rasa sebagai upaya menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang aman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan kegiatan pengambilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar menekankan setiap pemotretan dan publikasi foto harus memperhatikan aspek hukum dan etika perlindungan data pribadi.
“Foto seseorang, terutama yang menampilkan wajah atau ciri khas individu, termasuk kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Foto yang menampilkan wajah seseorang termasuk data pribadi dan tidak boleh disebarkan tanpa izin,” kata Alex di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Rabu (29/10/2025).
Alex menjelaskan setiap bentuk pemrosesan data pribadi, mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga penyebarluasan harus memiliki dasar hukum jelas. Misalnya melalui persetujuan eksplisit dari subjek data. Alexander juga mengingatkan fotografer wajib menghormati hak cipta dan hak atas citra diri.
“Tidak boleh ada pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan dari subjek yang difoto,” ujar Alex.
Alex menyatakan publik berhak menempuh proses hukum terhadap pihak yang melanggar data pribadi. Ini sebagaimana diatur dalam UU PDP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Masyarakat mempunyai hak untuk menggugat pihak yang melanggar atau menyalahgunakan data pribadi," ujar Alex.
Fenomena fotografer yang memotret aktivitas masyarakat di ruang publik Jakarta makin marak ditemukan. Keberadaan para fotografer itu biasanya banyak ditemukan saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sejumlah ruang publik lainnya ketika masyarakat sedang olahraga.
Sebelumnya, komunitas fotografi di kawasan Tebet Eco Park dilaporkan meminta uang Rp500 ribu kepada pengunjung yang mengambil gambar menggunakan kamera fotografi. Hal itu terungkap di media sosial setelah ramai masalah senioritas di antara penghobi fotografi.
Tapi, belakangan juga muncul keresahan dari sejumlah masyarakat yang tidak suka difoto tanpa adanya persetujuan ketika sedang beraktivitas di ruang publik. Sejumlah masyarakat itu menganggap keberadaan fotografer yang memotret tanpa izin telah melanggar etika.
