5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Legislator Gerindra dari daerah pemilihan VIII (Depok dan Bekasi), Pradi Supriatna mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong evaluasi hibah pesantren di Jawa Barat. Menurut Pradi, evaluasi ini penting agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh pesantren yang aktif dan berkontribusi nyata.
"Pesantren itu pondasi penting dalam membangun karakter bangsa. Tapi kita juga harus pastikan, hibah yang diberikan tepat sasaran, tidak jatuh ke tangan yang salah," kata Pradi kepada Republika.co.id, Selasa (29/4/25).
Pradi menegaskan dirinya mendukung kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk langkah yang terlihat dari unggahan media sosial Instagram. Dalam unggahan itu, Dedi bersama Kepala Bappeda Jawa Barat merencanakan menganggarkan hibah pesantren pada APBD Perubahan.
Dengan demikian, menurut Pradi, hibah pesantren bukan dihentikan, melainkan hanya ditunda sementara untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat dan akuntabel.
"Ini bukan soal menghentikan bantuan, tapi memastikan bantuan itu diterima oleh pesantren yang benar-benar berfungsi. Saya lihat di IG, Pak Gubernur bersama Bappeda sedang menyiapkan penganggarannya di APBD Perubahan," kata Pradi.
Ia juga mengingatkan selama ini perhatian terhadap pesantren kerap terpusat di wilayah timur Jawa Barat, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Padahal di wilayah barat seperti Depok dan Bekasi, terdapat banyak pesantren aktif yang juga membutuhkan dukungan.
"Jangan lupa, Depok dan Bekasi juga bagian dari Jawa Barat. Di sini pesantrennya banyak, santrinya ribuan, perannya besar dalam membentuk akhlak masyarakat. Hibah itu harus merata dan adil," kata Pradi.
Pradi menilai evaluasi hibah penting bukan untuk menghambat bantuan ke pesantren, melainkan justru untuk memperkuat pesantren-pesantren yang betul-betul menjalankan pendidikan. Ia menegaskan, pesantren fiktif atau yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas nyata harus berani dicoret dari daftar penerima bantuan.
"Kalau ada yang bodong, harus ditindak. Jangan kasih celah sedikit pun buat penyalahgunaan. Ini soal masa depan anak-anak kita juga," ujarnya.
Lebih lanjut, Pradi mendorong pemerintah provinsi bersama Kementerian Agama lebih serius dalam memverifikasi pesantren penerima hibah. Ia berharap ada pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar pemberian dana.
"Kalau kita ingin pesantren kuat, pembinaan dan pengawasan harus jalan seiringan. Jangan cuma selesai setelah dana cair," ucap Pradi.
