Mencari Sekjen PBB di Tengah Dunia yang Retak dan Penuh Tantangan

2 hours ago 5

Oleh : Yuri O Thamrin; duta besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa (2016-2020)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa jabatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres akan berakhir pada 31 Desember 2026. Di tengah dunia yang semakin ditandai oleh konflik berkepanjangan, rivalitas kekuatan besar, dan tekanan terhadap multilateralisme, pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikannya menjadi semakin relevan.

Lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan, pemilihan Sekjen PBB berikutnya akan menunjukkan ke mana arah dunia bergerak dan seberapa jauh perubahan itu dimungkinkan.

Di atas kertas, tidak ada aturan formal yang mengharuskan rotasi geografis dalam pemilihan Sekjen. Namun dalam praktik, pertimbangan keseimbangan kawasan hampir selalu hadir sebagai norma tidak tertulis. Dalam konteks ini, Amerika Latin dan Karibia sering disebut memiliki klaim politik yang kuat.

Kawasan ini terakhir kali memegang jabatan Sekjen melalui Javier Pérez de Cuéllar dari Peru pada periode 1982–1991. Dengan munculnya sejumlah kandidat dari kawasan tersebut, narasi tentang “giliran Amerika Latin” kembali menguat dalam perbincangan diplomatik.

Namun, seperti banyak hal di PBB, apa yang tampak sebagai norma tidak selalu menentukan hasil. Sejumlah kandidat yang muncul sejauh ini justru menunjukkan dinamika yang kompleks sekaligus menarik. Rafael Grossi dari Argentina, yang kini menjabat Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), membawa kredensial kuat di bidang non-proliferasi dan diplomasi nuklir.

Pengalamannya dalam menangani isu Iran, Korea Utara, hingga fasilitas nuklir di Ukraina memberinya profil sebagai figur yang akrab dengan krisis strategis global. Dalam persepsi sebagian pihak, ia juga dianggap relatif lebih “nyaman” bagi negara-negara Barat.

Di sisi lain, Rebeca Grynspan dari Costa Rica menawarkan profil yang berbeda. Sebagai Sekretaris Jenderal UNCTAD dan mantan Wakil Presiden, ia dikenal sebagai ekonom pembangunan sekaligus negosiator yang efektif. Perannya dalam mendukung Black Sea Grain Initiative, yang membantu menstabilkan pasokan pangan global hingga puluhan juta ton, menjadi salah satu catatan penting (UNCTAD, 2023). Grynspan merepresentasikan tipe kandidat yang teknokratis, berpengalaman dalam sistem PBB, dan relatif tidak konfrontatif -- kombinasi yang sering kali menjadi aset dalam proses seleksi yang sensitif.

Nama Michelle Bachelet dari Chile menghadirkan dimensi lain. Mantan Presiden dua periode dan eks Komisaris Tinggi HAM PBB ini memiliki pengakuan global yang luas. Namun, rekam jejaknya dalam isu hak asasi manusia juga memunculkan kontroversi politik. Secara khusus, laporan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengenai situasi di Xinjiang pada 2022—yang dirilis menjelang akhir masa jabatannya—dinilai oleh sebagian pihak terlambat dan kurang tegas dalam menyimpulkan pelanggaran yang terjadi.

Kritik ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memunculkan resistensi, termasuk dari kalangan di Amerika Serikat, terhadap pencalonannya (Reuters, 2026). Dalam dinamika seperti ini, figur besar dengan visibilitas tinggi justru lebih rentan terhadap penolakan dini.

Di luar Amerika Latin, Macky Sall dari Senegal muncul sebagai satu-satunya kandidat Afrika yang menonjol saat ini. Mantan Presiden Senegal dan Ketua Uni Afrika ini memiliki bobot politik yang signifikan. Namun, ketiadaan dukungan resmi dari Uni Afrika membuat posisinya tidak sepenuhnya solid. Dalam situasi di mana kandidat-kandidat Amerika Latin saling mengunci dan tidak ada yang benar-benar unggul, Sall berpotensi muncul sebagai “kuda hitam” --figur kompromi yang lahir dari kebuntuan kandidat lain.

Untuk memahami dinamika ini, penting melihat bagaimana Sekjen PBB sebenarnya dipilih. Secara formal, Sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan (Piagam PBB, Pasal 97). Namun dalam praktik, proses penentuan berlangsung melalui serangkaian straw poll tertutup di Dewan Keamanan.

Dalam setiap putaran, anggota Dewan memberikan penilaian “encourage”, “discourage”, atau “no opinion” terhadap kandidat. Ketika proses memasuki tahap lanjut, suara dari lima anggota tetap DK PBB --Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis--menjadi penentu. Satu sinyal penolakan dari salah satu anggota tetap praktis cukup untuk mengakhiri pencalonan seorang kandidat.

Di sinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, PBB adalah organisasi dengan keanggotaan universal. Di sisi lain, pemilihan pemimpin tertingginya sangat dipengaruhi oleh kalkulasi politik lima negara. Transparansi memang meningkat melalui dialog publik di Majelis Umum, tetapi keputusan sesungguhnya tetap berada di ruang tertutup Dewan Keamanan. Sekjen PBB pada akhirnya bukan selalu mereka yang paling ideal, melainkan mereka yang paling dapat diterima --atau paling sedikit ditolak-- oleh anggota tetap.

Tantangan yang akan dihadapi Sekjen berikutnya juga tidak ringan. PBB saat ini berada dalam tekanan keuangan yang serius. Sejumlah negara anggota mengalami keterlambatan pembayaran iuran, sementara kebutuhan pembiayaan untuk operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan terus meningkat. Sekretaris Jenderal bahkan telah memperingatkan potensi krisis likuiditas yang dapat mempengaruhi kemampuan operasional organisasi (Reuters, 2026). Kondisi ini memaksa PBB untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian program secara signifikan.

Di atas tekanan finansial tersebut, fragmentasi geopolitik semakin mempersempit ruang gerak PBB. Rivalitas antara kekuatan besar kerap melumpuhkan Dewan Keamanan, sehingga mengurangi kemampuan organisasi ini untuk merespons konflik secara efektif. Dalam konteks seperti ini, PBB tidak lagi beroperasi dalam lingkungan yang kondusif bagi kerja sama global, melainkan dalam sistem yang semakin ditandai oleh kompetisi dan ketidakpercayaan.

Dalam kondisi seperti ini, ekspektasi terhadap Sekjen baru perlu diletakkan secara realistis. Dunia mungkin tidak membutuhkan --dan sepertinya tidak memungkinkan-- lahirnya seorang figur transformasional yang mampu mengubah arah sejarah. Yang lebih dibutuhkan adalah seorang manajer krisis yang cakap, broker kompromi yang sabar, serta penjaga relevansi PBB di tengah sistem internasional yang semakin ditentukan oleh politik kekuatan.

Beberapa kemungkinan kejutan juga patut diperhatikan. Selain potensi kebuntuan di antara kandidat Amerika Latin dan munculnya kandidat kompromi dari kawasan lain, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kandidat baru dapat muncul pada tahap akhir proses (last-minute candidate).

Dalam situasi di mana kandidat-kandidat awal tidak mampu mengonsolidasikan dukungan atau justru saling mengunci, figur “last-minute” yang sebelumnya tidak menonjol dapat tiba-tiba menjadi pilihan yang paling dapat diterima oleh semua pihak. Dinamika semacam ini menunjukkan bahwa proses pemilihan Sekjen PBB tetap terbuka terhadap perubahan arah hingga fase-fase akhir.

Di tengah dinamika tersebut, terdapat pula sisi yang lebih ringan namun tetap menarik. Jabatan Sekjen PBB disertai gaji sekitar 235.772 dolar AS per tahun (UN, 2021), kediaman resmi di New York, serta berbagai fasilitas dan kekebalan diplomatik. Namun semua itu pada akhirnya hanyalah instrumen untuk menopang fungsi jabatan yang menuntut mobilitas global, representasi tingkat tinggi, dan kemampuan menghadapi krisis yang datang silih berganti.

Selain itu, meskipun tidak ada ketentuan formal, Sekjen pada praktiknya harus menguasai bahasa Inggris dan Prancis sebagai bahasa kerja utama PBB. Hal ini kembali menunjukkan karakter unik organisasi tersebut: universal dalam keanggotaan, tetapi tetap berakar pada tradisi diplomasi tertentu.

Pada akhirnya, pemilihan Sekjen PBB berikutnya mencerminkan wajah dunia itu sendiri. Ia adalah proses yang memberi ruang bagi semua negara, tetapi tetap dibentuk oleh kekuatan. Sekjen yang terpilih mungkin tidak akan mengubah arah sejarah global, tetapi ia akan menentukan apakah PBB tetap relevan sebagai forum kerja sama dan pengelolaan konflik, atau justru semakin terpinggirkan dalam dunia yang kian retak.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.

Read Entire Article
Politics | | | |