Middle Powers di Era Perang Modern

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majalah the Economist edisi 30 Mei-5 Juni 2026 memuat ulasan panjang mengenai perubahan wajah perang modern. Thesis utamanya cukup menarik: wajah perang modern kini berubah drastis. Drone, satelit, sensor, artificial intelligence, dan serangan presisi (precision strike) memang membuat perang menjadi semakin destruktif. Namun teknologi canggih ternyata tidak otomatis membuat kemenangan lebih mudah diraih. Sebaliknya, perang justru menjadi semakin sulit dimenangkan secara politik.

Argumen ini terasa makin relevan jika melihat perang Rusia-Ukraina. Rusia datang dengan kekuatan militer besar dan teknologi modern, tetapi perang justru berubah menjadi konflik panjang yang menguras sumber daya dan memunculkan tekanan politik baru bagi Rusia di dalam maupun luar negeri. Ukraina pun menunjukkan bahwa kombinasi drone murah, intelijen satelit, dan dukungan teknologi Barat mampu menahan kekuatan militer yang secara konvensional lebih besar. Situasi serupa juga terlihat dalam perang AS/Israel vs Iran di Timur Tengah. Meski berbagai serangan presisi dan operasi teknologi tinggi dilakukan, stabilitas kawasan tetap sulit dicapai karena konflik tersebut terus memunculkan dampak politik dan psikologis yang meluas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak lagi otomatis menghasilkan kemenangan politik. Negara dengan teknologi paling maju sekalipun tetap menghadapi kesulitan ketika harus mengubah keberhasilan di medan perang menjadi stabilitas jangka panjang. Sebuah negara mungkin mampu menghancurkan target lawan, menguasai wilayah tertentu, atau memenangkan banyak pertempuran. Namun semua itu belum tentu membuat perang cepat berakhir atau membuat situasi politik menjadi stabil.

Dalam banyak kasus, teknologi modern justru membuat konflik semakin panjang. Drone murah, precision strike, cyber warfare, dan kemampuan adaptasi teknologi memungkinkan pihak yang lebih lemah tetap bertahan dan terus memberikan perlawanan. Akibatnya, perang berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menguras ekonomi, energi, logistik, dan ketahanan politik kedua belah pihak.

Dalam artikel berjudul “Smarter Tech Is Making War a Dumber Choice” dan “Modern War”, The Economist bahkan menyimpulkan bahwa perang modern kini semakin mudah dimulai, tetapi semakin sulit diakhiri.

Namun pertanyaan pentingnya adalah: apakah negara-negara besar benar-benar belajar untuk lebih berhati-hati dan menghindari perang setelah melihat perubahan wajah perang modern ini?

Belum tentu. Stephen Walt, profesor hubungan internasional dari Harvard University, bahkan menulis di Foreign Policy (2 Maret 2026) bahwa Amerika Serikat masih “kecanduan perang”. Maksudnya bukan bahwa semua pemimpin Amerika Serikat haus konflik, tetapi bahwa struktur kekuasaan Washington — kombinasi superioritas militer, military-industrial complex, dan keyakinan bahwa Amerika harus selalu “melakukan sesuatu” — membuat opsi militer terus terlihat menarik dalam setiap krisis internasional.

Akibatnya, meski pengalaman Afghanistan, Irak, dan kini Iran menunjukkan keterbatasan penggunaan kekuatan militer, refleks intervensi tetap kuat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Teknologi modern justru sering menimbulkan ilusi bahwa perang dapat dilakukan secara cepat, presisi, murah, dan minim korban politik. Padahal realitas di lapangan sering kali jauh lebih rumit dan tidak terkendali.

Rusia tampaknya juga belum menarik pelajaran yang sama. Yang dipelajari Moskow dari Ukraina justru bagaimana beradaptasi dalam perang jangka panjang: memperbesar produksi drone, memperkuat electronic warfare, memperdalam industri pertahanan, dan mengubah ekonomi menjadi war economy. Dengan kata lain, Rusia belajar bagaimana bertempur lebih efektif, bukan bagaimana menghindari perang.

China pun mempelajari perang modern secara serius, terutama dalam konteks Taiwan. Beijing tampaknya memahami bahwa invasi amfibi terhadap Taiwan akan sangat mahal dan penuh risiko. Namun pelajaran yang ditarik belum tentu berarti mengurangi coercion. Sebaliknya, China semakin aktif mengembangkan tekanan militer bertahap, operasi abu-abu, cyber warfare, dan demonstrasi kekuatan di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan.

Karena itu, dunia tampaknya sedang memasuki situasi yang paradoksal. Banyak negara besar sebenarnya memahami bahwa perang modern semakin mahal, semakin sulit dikendalikan, dan semakin sulit menghasilkan kemenangan politik yang jelas. Namun kesadaran itu ternyata tidak otomatis membuat mereka menghindari perang. Sebaliknya, negara-negara besar tetap berlomba mengembangkan teknologi militer baru dan memperkuat kapasitas pertahanannya karena takut tertinggal dari rival-rival mereka.

Di tengah situasi seperti ini, pelajaran bagi middle powers seperti Indonesia menjadi sangat penting. Indonesia tidak memiliki kepentingan maupun kemampuan untuk terlibat dalam politik perang ala negara besar. Dengan geografi kepulauan yang luas dan anggaran pertahanan yang terbatas, Indonesia justru perlu membangun deterrence yang cerdas, defensif, dan relatif murah.

Artinya, Indonesia tidak perlu mengejar kemampuan perang ofensif jauh ke luar negeri seperti negara-negara besar. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan pertahanan yang membuat siapa pun berpikir dua kali sebelum mengganggu kedaulatan Indonesia. Dalam perang modern, deterrence tidak lagi terutama ditentukan oleh jumlah tank, kapal besar, atau pesawat tempur mahal. Yang semakin menentukan justru kemampuan menciptakan biaya tinggi bagi lawan melalui sistem pertahanan yang adaptif, tersebar, dan sulit dilumpuhkan.

Karena itu, strategi pertahanan Indonesia perlu lebih berorientasi pada maritime denial dan archipelagic "porcupine" strategy (strategi landak berduri tajam). Indonesia tidak harus menjadi kekuatan ofensif besar, tetapi harus menjadi negara yang sulit ditekan dari laut maupun udara. Fokusnya bukan kemampuan menyerang jauh, melainkan kemampuan mempertahankan wilayah secara efektif melalui kombinasi drone murah, radar, rudal pertahanan pantai, kemampuan memantau dan memahami seluruh aktivitas di wilayah laut nasional (maritime domain awareness), cyber defence, electronic warfare, serta pengamanan choke points strategis.

Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa platform mahal dan besar tidak selalu menentukan hasil perang. Tank modern, kapal perang besar, dan konsentrasi logistik justru semakin rentan terhadap drone murah dan precision strike. Karena itu, bagi middle powers seperti Indonesia, pendekatan yang terlalu berorientasi pada prestige weapon systems bisa menjadi mahal sekaligus tidak efisien. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan integrasi sistem, fleksibilitas, resilience logistik, dan kemampuan mempertahankan operasi dalam konflik berkepanjangan.

Dalam konteks inilah diplomasi tetap harus menjadi lapis pertama pertahanan nasional Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif menjadi semakin relevan di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China yang terus meningkat. Indonesia tidak perlu menjadi sekutu siapa pun, tetapi juga tidak boleh terlalu lemah sehingga mudah ditekan oleh siapa pun.

ASEAN juga tetap penting bagi Indonesia, meski sering dianggap lamban dan kurang tegas. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik kawasan, ASEAN tetap memberikan ruang dialog, confidence-building, dan stabilitas minimum agar Asia Tenggara tidak mudah terseret menjadi arena konfrontasi langsung negara-negara besar. Bagi middle powers seperti Indonesia, keberadaan kawasan yang relatif stabil merupakan kepentingan strategis yang sangat penting.

Karena itu, tujuan strategis Indonesia seharusnya bukan menjadi negara yang menakutkan. Tujuan kita adalah menjadi negara yang disegani dan sulit dipaksa. Dalam era perang modern, kemampuan bertahan secara cerdas sering kali lebih penting dibanding kemampuan menyerang secara spektakuler.

Pada akhirnya, inilah mungkin pelajaran terbesar perang modern. Teknologi memang membuat kemampuan menghancurkan semakin canggih. Tetapi kemenangan politik justru semakin sulit dicapai. Dalam dunia seperti ini, kebijaksanaan strategis bukan terletak pada kemampuan memulai perang, melainkan kemampuan mencegah perang sambil tetap menjaga kepentingan nasional.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.