Militer Myanmar Halangi Bantuan Kemanusiaan

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kantor Koordinator Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan militer Myanmar membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan korban gempa di daerah yang dikuasai oposisi. OCHA mengatakan sedang menyelidiki 53 laporan serangan, termasuk serangan udara junta militer ke oposisi sejak gempa mengguncang Myanmar pada 28 Maret lalu.

Junta militer dilaporkan juga menggelar 16 serangan udara setelah gencatan senjata 2 April. OCHA juga menyelidiki delapan serangan lainnya.

Juru bicara junta militer yang berkuasa di Myanmar belum menanggapi permintaan komentar. Juru bicara OCHA Ravina Shamdasani mengatakan situasi di daerah terdampak gempa yang jauh dari kendali militer sangat buruk.

Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo menjadi gempa terkuat yang melanda Myanmar dalam hampir satu abad terakhir. Gempa itu meruntuhkan bangunan-bangunan, meratakan pemukiman dan mengakibatkan banyak warga kehilangan akses ke makanan, air dan tempat tinggal. Junta Myanmar juga mengatakan total korban jiwa dalam bencana itu tembus 3.100 orang lebih.

"Pembatasan bantuan bagian dari strategi untuk mencegah bantuan didapatkan populasi yang dinilai tidak mendukung perebutan kekuasaan tahun 2021," kata Kepala Tim Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Myanmar James Rodehaver dalam video konferensi dari Bangkok.

Ia menambahkan warga Sagaing yang paling membutuhkan bantuan. Sementara OHCHR kehabisan waktu untuk mengirimkan bantuan yang warga butuhkan.

"Serangan udara menjadi peringatan, mengejutkan dan harus segera dihentikan, seharusnya fokus pada pemulihan kemanusiaan," kata Shamdasani.

Jutaan warga sipil Myanmar terdampak perang sipil yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintah terpilih pemenang Nobel Aung San Suu Kyi. Perang itu memperlemah perekonomian, menghancurkan layanan dasar termasuk layanan kesehatan dan memaksa 3,5 juta orang mengungsi dari rumah mereka.

sumber : Reuters