1 day ago
7
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin penerbitan obligasi maupun sukuk dari pemerintah daerah.
"Sampai dengan saat ini belum ada pemerintah daerah yang mengajukan pernyataan pendaftaran untuk penerbitan obligasi atau sukuk daerah," ujarnya di Jakarta, Senin (2/6/2025).
OJK berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan instrumen pembiayaan tersebut. Menurut Inarno, pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan manfaat penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
"OJK terus melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme dan manfaat penawaran umum obligasi atau sukuk daerah kepada pemerintah daerah," katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa saat ini OJK pusat dan daerah sedang fokus melakukan pendalaman pasar keuangan dan pasar modal. Salah satu caranya adalah dengan mendorong penerbitan obligasi dan sukuk oleh pemerintah daerah.
"Kalau bisa, memang setiap daerah itu ada obligasi daerah yang bisa diterbitkan dari proyek-proyeknya. Ini akan memberikan akses keuangan yang lebih luas dan lebih besar, sehingga proyek pembangunan bisa jalan," ujar Darwisman di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia pun mengimbau agar pemerintah daerah mulai memetakan berbagai program dan proyek strategis yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, pemilihan proyek harus dilakukan secara cermat, khususnya proyek-proyek pembangunan yang layak dijalankan dan memiliki potensi keuntungan.
"Karena nanti ini kan pemerintah daerah harus menyiapkan dana untuk mengembalikan atau membayar kupon-kupon obligasinya, sehingga ini harus yang memang profitable dan menghasilkan dari proyek-proyek itu," kata Darwisman.
sumber : Antara
