2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat ketahanan pangan sebagai prioritas nasional di tengah tekanan global yang kian kompleks. Kemandirian pangan dipandang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional dari risiko lonjakan harga, gangguan pasok, serta dampak perubahan iklim.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026), sebagai bagian dari persiapan menuju JFSS 2026 pada 20–21 Mei 2026.
Forum tersebut membahas respons lintas sektor terhadap krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, serta tekanan iklim yang semakin memengaruhi sistem pertanian dan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, ketahanan pangan menjadi isu strategis di tengah volatilitas global yang tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional dengan capaian produksi beras 34,71 juta ton pada tahun lalu, naik 3,52 juta ton dan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Di saat yang sama, inflasi pangan tercatat 6,21 persen, namun Nilai Tukar Petani berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan APBN sebesar Rp335 triliun. Program ini diproyeksikan memperkuat permintaan pangan sekaligus menopang kesejahteraan petani dan pelaku usaha di perdesaan.
Airlangga menyoroti ancaman perubahan iklim yang masih membayangi produksi nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai berpotensi menjadi lumbung pangan sekaligus energi. Pendekatan ini diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir.
Airlangga menegaskan, ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat pemerintah dan dunia usaha. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong penerapan Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.
“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya. Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut berpotensi memberi efek berganda bagi perekonomian desa.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan JFSS 2026. Forum ini disebut telah berlangsung enam kali sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto.
“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anindya.
Anindya juga menyoroti peluang penerapan closed loop system pada sektor hortikultura dan komoditas pangan lain, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Fokus Kadin diarahkan pada penguatan pangan dan gizi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan, Indonesia mencatat capaian signifikan dengan keberhasilan swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target. “Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun,” katanya.
Menurut Sam, percepatan tersebut ditempuh melalui deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, serta pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi dengan dunia usaha dinilai penting untuk memastikan efisiensi, distribusi, dan kepastian pasar.
Melalui forum Road to JFSS 2026, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret lintas sektor yang berdampak langsung pada perekonomian nasional.
