15 hours ago
7
Penumpang mengantre saat akan menaiki bus Transjakarta P11 rute TransJabodetabek Blok M-Bogor di Terminal Blok M, Jakarta, Senin (9/6/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) maupun kenaikan tarif parkir dalam waktu dekat. Pemprov memilih fokus memperluas layanan transportasi publik terlebih dahulu.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Chico Hakim, mengatakan perluasan layanan Transjabodetabek menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil agar masyarakat lebih mudah mengakses transportasi umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak rute Transjabodetabek. Itu dulu,” ujar Chico, Sabtu (14/6/2025).
Pemprov juga berencana menambah layanan Mikrotrans di daerah penyangga Jakarta. Layanan angkutan kota ini diharapkan dapat menjadi angkutan pengumpan menuju Transjabodetabek dan moda transportasi massal lainnya.
“Misalnya, Mikrotrans itu harus berjarak tidak lebih dari 200 meter dari kediaman warga, sehingga feeder untuk naik bus Transjakarta atau moda transportasi massal lainnya itu menjadi mudah,” kata Chico.
Menurut dia, langkah integrasi layanan transportasi menjadi fondasi untuk mendorong budaya bertransportasi massal sebagai gaya hidup masyarakat. Kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan umum juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan sistem tersebut.
Chico menegaskan bahwa sistem ERP dan kenaikan tarif parkir baru akan diberlakukan setelah perluasan layanan selesai dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum.
“Kita tunggu saja kapannya. Tentu setelah nanti rute-rute diperbanyak dan masyarakat juga sudah bisa menjadikan penggunaan transportasi massal sebagai opsi utama berkendara atau menggunakan transportasi, lalu kemudian baru kita akan melakukan penerapan ERP maupun menaikkan tarif parkir,” ujarnya.
