3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai pembongkaran tiang monorel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan merupakan simbol dari penghapusan kegagalan pembangunan di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembongkaran pada Rabu (13/1/2026).
"Tiang monorel ini sudah lama menjadi simbol proyek yang gagal. Pembongkaran itu adalah bentuk komitmen untuk membersihkan Jakarta dari warisan masalah pembangunan yang tidak tuntas," kata Tigor di Jakarta, Selasa (12/1/2026).
Tigor menyebut langkah ini bukan sekadar penataan kota, melainkan simbol keberanian pemerintah daerah mengakhiri persoalan lama yang selama bertahun-tahun tak terselesaikan. Menurut Tigor, keberadaan tiang monorel yang mangkrak selama kurun waktu 17 tahun telah menjadi “monumen kegagalan pembangunan” di Jakarta.
Untuk itu, pembongkaran itu, tegasnya, memiliki makna penting dalam menghapus citra negatif tersebut. Ia menambahkan, kawasan Kuningan merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat perkantoran nasional dan internasional, termasuk banyak kantor kedutaan besar negara sahabat.
Keberadaan tiang monorel mangkrak di kawasan tersebut, kata Tigor, berpotensi menimbulkan preseden buruk di mata dunia internasional.
"Kuningan adalah wajah Jakarta di mata global. Kalau ada proyek mangkrak selama belasan tahun, itu mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan. Pembongkaran ini memperbaiki citra Jakarta sebagai kota global yang serius menata wilayahnya," ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai berhasil menuntaskan persoalan yang tidak terselesaikan selama 17 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Ini bukan persoalan mudah. Selama 17 tahun masalah ini dibiarkan tanpa kepastian. Keberhasilan Mas Pram menuntaskan itu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan strategis," ucapnya.
Tigor menilai proses penyelesaian pembongkaran tiang monorel telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik. Koordinasi langsung Ia menyoroti adanya koordinasi langsung yang dilakukan Pramono Anung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.
"Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah. Ini dilakukan secara transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," imbuhnya.
Tigor menyebut, pembongkaran tiang monorel bukan hanya soal membersihkan fisik kota, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah besar.
Pembongkaran tiang monorel diharapkan menjadi titik awal penataan kawasan Kuningan yang lebih rapi, estetis dan berkelas internasional, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membangun kota yang berwibawa, tertib dan berkelanjutan.
"Ini adalah pesan bahwa Jakarta tidak boleh lagi meninggalkan proyek mangkrak. Setiap pembangunan harus direncanakan matang, dieksekusi dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas," kata dia menambahkan.
sumber : Antara
