5 hours ago
5
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Ankara, Turki, Kamis (10/4/2025). Sugiono menyoroti perluasan senjata nuklir dan stagnannya upaya pengendalian senjata.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menghadiri pertemuan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Commission di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (8/7/2025). Saat berpidato dalam pertemuan itu, Sugiono menyoroti perluasan senjata nuklir dan stagnannya upaya pengendalian senjata.
"Kita tengah menghadapi lanskap pelucutan senjata global yang sangat mengkhawatirkan, di mana pengendalian senjata mengalami stagnasi; persenjataan nuklir terus bertambah, baik dalam jumlah maupun kapasitas destruktifnya; dan negara-negara bersenjata nuklir mulai menarik diri dari komitmen Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) mereka," kata Sugiono.
Dia kemudian menyoroti diserangnya fasilitas nuklir Iran yang Badan Energi Atom Internasional (IAEA) belum lama ini. Menlu RI menilai, peristiwa penyerangan itu, terlepas dari dalih pembenarannya, melanggar hukum internasional dan merusak prinsip-prinsip dasar The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) dan IAEA.
"Tren-tren ini tentu saja meningkatkan risiko salah perhitungan dan eskalasi, dengan konsekuensi yang serius," kata Sugiono.
Menurut Sugiono, di tengah kondisi demikian, ASEAN perlu meneguhkan visinya untuk menjadi kawasan bebas senjata nuklir. "Kita harus mengintensifkan upaya untuk sepenuhnya mengimplementasikan SEANWFZ Treaty dan melibatkan negara-negara bersenjata nuklir untuk menandatangani protokol tanpa syarat," ucapnya.
Terkait hal itu, Menlu RI mengapresiasi kesiapan China untuk menandatangani SEANWFZ Protocol tanpa syarat. "Aksesi China tidak hanya akan menjadi tonggak sejarah bagi perjanjian ini, tetapi juga akan menjadi contoh positif bagi negara bersenjata nuklir lainnya dan membangun momentum yang sangat dibutuhkan," katanya.
Sugiono juga mendorong ASEAN untuk memperdalam kerja sama dengan kawasan bebas senjata nuklir lainnya, seperti Organisasi untuk Pelarangan Senjata Nuklir di Amerika Latin dan Karibia (OPANAL). "Suara kolektif kita akan jauh lebih kuat dalam menyerukan pelucutan senjata global dan kepatuhan yang lebih kuat terhadap norma-norma nonproliferasi," ujarnya.
