2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mempercepat realisasi program rumah subsidi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai, langkah ini tepat tetapi butuh kehati-hatian tinggi.
“Program rumah subsidi pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan signifikan dalam sisi kuantitas dan skema pembiayaan, terutama melalui inovasi KUR Perumahan. Tapi perlu kehati-hatian mengingat ada beberapa masalah klasik yang harus diwaspadai,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Sebagai informasi Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Huda mengatakan, percepatan realisasi rumah subsidi merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo. Menurutnya, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian PKP mulai dari kebijakan KUR untuk sektor perumahan, pelibatan swasta, BUMN, hingga koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merealisasikan program tersebut.
“Langkah-langkah tersebut tentu kita apresiasi, apalagi ada perkembangan signifikan terkait realisasi rumah subsidi di mana September ini sudah terealiasi 221.047 unit melalui akad kredit, pembangunan berjalan, hingga posisi ready stock,” katanya.
Kendati demikian, Huda mengingatkan sejumlah masalah klasik dalam penyediaan rumah subsidi masih menjadi tantangan. Di antaranya minimnya sisi permintaan, adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, potensi penyalahgunaan program oleh pengembang besar, hingga rendahnya mutu kualitas bangunan rumah subsidi.
“Selain itu perlu diperhatikan fenomena rumah kosong karena jauhnya lokasi pembangunan rumah subsidi dari pusat-pusat ekonomi di mana pembeli enggan untuk menempati,” urainya.
Politikus PKB ini berharap Kementerian PKP terus menyempurnakan realiasi pembangunan rumah subsidi ini. Di antaranya melalui sinkronisasi data-data BPS, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar jatuh pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu perlu dilakukan penguatan developer lokal agar pengembang kecil-menengah mendapatkan porsi setara untuk menyerap KUR untuk sektor Perumahan.
“Kementerian PKP juga perlu membentuk tim independen untuk mengevaluasi kualitas bangunan dan kepatuhan developer terhadap standar rumah layak huni secara berkala,” kata Huda.
