Quo Vadis Sektor Maritim Indonesia? Sebuah Tinjauan

Tantangan sektor maritim Indonesia masih banyak. Sumber:Freepik

ShippingCargo.co.id, Jakarta— Sektor Maritim Indonesia tampak masih jadi “anak tiri” dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini tampak ditegaskan oleh Dr.Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudaayan (Kemenko PMK).

Andre, dalam tulisannya berjudul Quo Vadis Sektor Maritim Indonesia dalam buku kompilasi Reaktualisasi Poros Maritim yang terbit 2023 silam menyatakan bahwa Indonesia masih terbatas dalam menggaungkan potensi maritim yang dimiliki. Di artikel tersebut, Andre menyatakan bahwa sektor nelayan saja masih berada dalam sektor kemiskinan, sehingga rencana seperti Tol Laut dan Poros Maritim Dunia terbengkalai.

Andre juga menyatakan bahwa Kementerian dan Lembaga (K/L) masih terganjal dengan isu klasik, anggaran dan mismanajemen birokrasi. Contoh yang dianggap paling sahih adalah adanya kesenjangan data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di mana kesenjangan ini juga ada di dalam bidang-bidang lainnya yang terkait dengan industri pelayaran dan logistik maritim.

Oleh karena itu, perlu ada usaha seperti peningkatan koordinasi antar lembaga, usaha reformasi birokrasi (seperti yang digaungan Kementerian PAN-RB), pemberdayaan pelaku industri pelayaran, serta penguatan infrastruktur maritim untuk mendukung program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Keempat hal ini penting mengingat sektor maritim Indonesia seyogyanya berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, potensi sektor maritim, terutama sektor pelayaran, masih begitu besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi—mulai dari kemiskinan nelayan dan pelaku usaha pelayaran, birokrasi yang tidak efisien, hingga infrastruktur yang terbatas—membuat potensi ini belum tergarap secara optimal.