7 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengklaim Djaka telah menyandang status purnawirawan.
“Purnawirawan, jadi nggak ada masalah,” tegas Airlangga Hartarto ditemui usai pelantikan pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Airlangga menyebut proses pengunduran diri Djaka dari TNI telah rampung. “(Proses pengunduran diri Djaka Budi Utama dari TNI) sudah selesai, jadi purnawirawan,” sambungnya. Keterangan tersebut juga tercantum dalam tayangan resmi pelantikan Kemenkeu, dengan Djaka dipanggil sebagai “Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama”.
Namun, Airlangga tidak menjelaskan apakah Djaka juga sudah melepas jabatannya sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Kepala BIN, Muhammad Herindra, yang turut hadir dalam pelantikan, tak memberi pernyataan kepada media.
“Pak Djaka tentu mempunyai tugas yang tidak mudah karena Bea Cukai ini menjadi harapan dari seluruh dunia usaha. Barang keluar masuk, gateway-nya itu ada di Bea Cukai. Ada pesan juga terkait penanganan secara khusus dan juga friendly terhadap pekerja migran, pahlawan devisa kita,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, TNI melalui Kapuspen Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan Djaka wajib mengundurkan diri dari kedinasan militer karena Kemenkeu tidak termasuk dalam 14 kementerian/lembaga yang diizinkan UU TNI untuk diisi oleh prajurit aktif.
“Kalau memang betul diangkat, tentu akan segera berproses pengunduran diri atau pensiun dini,” kata Kristomei kepada wartawan Rabu (21/5/2025).
Djaka sendiri merupakan eks anggota Tim Mawar Kopassus dan pernah dipidana 16 bulan dalam kasus penculikan aktivis menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.
Pelantikan Djaka menjadi bagian dari perombakan besar pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025.
“Jumat, tanggal 23 Mei 2025, saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam sambutan di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Jakarta.
Dari 22 pejabat tersebut, sembilan menjabat sebagai direktur jenderal, satu sebagai sekretaris jenderal, satu inspektur jenderal, dua kepala badan, dan sembilan staf ahli.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa seluruh pejabat harus bekerja secara kolektif, tidak bisa hanya mengandalkan kelompok kecil atau unit masing-masing.
“Saya ingin tegaskan bahwa para pejabat yang baru saja dilantik, Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda bahkan tidak mungkin bekerja dengan mengandalkan sedikit teman. Anda bekerja di dalam sebuah kementerian keuangan, 76.000 pegawai lebih yang harus menjadi sebuah aparat dan institusi yang bisa diandalkan negara,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya semangat “Kementerian Keuangan Satu” sebagai komitmen kerja lintas unit yang nyata, bukan sekadar jargon.
“Kementerian Keuangan memiliki semangat Kementerian Keuangan Satu. Ini bukan jargon atau ini bukan yel-yel yang convenient. Ini adalah suatu keniscayaan dan sekaligus kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, sinergi lintas instansi dan jabatan mutlak dilakukan untuk mengelola APBN secara optimal. “Sinergi adalah keniscayaan, bukan hanya slogan kosong. Sinergi juga adalah kebutuhan,” kata dia.
Pelantikan kali ini juga menetapkan pembentukan satu badan baru, yakni Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang kini dipimpin Suryo Utomo. Perombakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan birokrasi dan pengawasan fiskal nasional.
