23 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi bakal membangun rumah dinas Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi. Proyek itu akan dimulai dengan pematangan lahan di Jalan Aruman, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara tahun ini.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (DPUPR) Kota Cimahi Fitriyadi mengatakan, pembangunan rumah dinas untuk kepala daerah di Kota Cimahi ini sudah dimulai dengan perencanaan.
"Pembangunan rumah dinas pak wali dan pak wakil sudah beres kalau untuk tahap perencanaannya. Lokasinya di Jalan Aruman," ujar Fitriyadi saat dihubungi, Kamis (12/6).
Fitriyadi mengatakan, pembangunan rumah dinas itu akan dilakukan secara bertahap. Sebab, pihaknya harus menyesuaikan dengan anggaran ditengah adanya efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat. "Kalau perencanaan itu kan kemarin perencanaan plus bangunan kan semuanya. Ternyata pas pelaksanaan ini dieksekusinya hanya pertahap karena memang untuk efisiensi anggaran juga," katanya.
Proyek pembangunan itu akan diawali dengan pematangan lahan dan pembuatan dinding penahan tanah (DPT). Sebab, kata Fitriyadi, elevasinya itu antara jalan dengan yang titik paling belakang itu sekitar 2,5 sampai 3 meter.
"Jadi dinding penahan tanah itu kita buat karena elevasinya itu antara jalan dengan yang titik paling belakang itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Nah, itu jadi dibangun tembok itu dan pematangan lahan, urugan, pemadatan dan sebagainya. Hanya untuk itu saja," kata Fitriyadi.
Menurut Fitriyadi, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lelang untuk pematangan dan pembuatan DPT untuk lahan rumah dinas Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi. Pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,5 miliar. "Untuk tahun ini kurang lebih Rp 3,5 miliar untuk pematangan dan pembuatan dinding tadi. Sekarang prosesnya baru persiapan untuk pengadaan fisiknya," kata Fitriyadi.
Untuk pembangunan fisik rumah dinasnya, kata dia, nantinya akan dilakukan pembahasan lagi. "Fisik tahun depan saya kurang tahu, tergantung nanti mungkin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyepakatinya seperti apa. Apakah akan ada perluasan lagi atau tidak tanahnya," katanya.
Fitriyadi melanjutkan, pembangunan ini merupakan sebuah kebutuhan sebab selama Kota Cimahi berdiri belum memiliki rumah dinas kepala daerah. Selama ini Wal dan Wakil Wali Kota Cimahi selalu menyewa rumah. "Dari mulai Cimahi berdiri mungkin belum ada rumah dinas untuk wali dan wakil wali kota. Baru tahun ini kita perencanaan dan eksekusi pembangunannya secara bertahap," katanya.
