19 hours ago
42
Pengusaha bus pariwisata di Jawa Barat bakal menghentikan sebagian operasional bus akibat dampak nilai tukar rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengusaha bus pariwisata di Jawa Barat bakal menghentikan sebagian operasional bus akibat dampak nilai tukar rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Mereka menyebut harga suku cadang kendaraan mengalami kenaikan yang berdampak pada tingginya biaya operasional bus.
"Bukan tidak akan beroperasi, akan tetapi menghentikan operasional beberapa armadanya karena imbas nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar AS sehingga berdampak pada kenaikan harga suku cadang kendaraan bus dan mengakibatkan biaya operasional bus menjadi tinggi," ujar Herdis Subarja, Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).
Ia menuturkan para pengusaha bus pariwisata terpukul dengan kondisi rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Sebab, dampaknya menyebabkan harga suku cadang terus meningkat, sementara pendapatan semakin menurun.
"Pesanan atau order sewa bus pariwisata terus menurun sejak awal tahun 2026. Bahkan, kondisi belum pulih setelah pada 2025 Gubernur Jawa Barat melarang kegiatan study tour sekolah di Jawa Barat. Kondisi perusahaan bus pariwisata saat ini semakin parah," ungkapnya.
Herdis mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan nyata yang dapat membantu para pelaku usaha bus pariwisata. Salah satunya melalui penurunan atau penghapusan sementara PPN untuk barang tertentu seperti suku cadang kendaraan bus.
Selain itu, PNBP di bidang perizinan angkutan umum diharapkan dapat dihapus sementara atau digratiskan, termasuk penghapusan pajak kendaraan angkutan umum dan kebijakan lainnya. Apabila pemerintah tidak melakukan langkah taktis, ia khawatir dapat terjadi krisis seperti tahun 1998 yang menyebabkan banyak pelaku usaha kolaps.
"Saat ini pelaku usaha terpaksa bertahan dan saya tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan," kata dia.
Herdis menambahkan pihaknya masih melakukan pendataan terhadap perusahaan bus yang mulai menghentikan sebagian operasional armadanya. "Kami semua menunggu tindakan pemerintah untuk mendukung eksistensi para pelaku usaha ini agar terhindar dari krisis yang nyata," kata dia.
sumber : Antara
